Apriyan Sucipto

Apriyan Sucipto
Rimba Raya

Tuesday, May 12, 2020

Skema Kepulangan Pekerja Imigran Indonesia




Pada bulan Mei dan Juni ini, diperkirakan kurang lebih 34.000 pekerja migran Indonesia yang kontraknya berakhir, dan mereka akan pulang ke Indonesia. Para pekerja tersebut di antaranya berasal dari daerah Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Nusa Tenggara Barat, Sumatra Utara, Lampung, hingga Bali.

Pemerintah menyiapkan pintu masuk bagi mereka melalui sejumlah jalur. Melalui jalur udara di Bandara Internasional Soekarno-Hatta dan Ngurah Rai, jalur laut melalui Pelabuhan Benoa dan Tanjung Priok, serta melalui Batam dan Tanjung Balai bagi pekerja migran dari Malaysia.

Skema kepulangan mereka harus melalui protokol kesehatan yang ketat dan diikuti dengan kesiapan fasilitas karantina yang diperuntukkan bagi para pekerja migran Indonesia tersebut.


Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) mencatat sedikitnya 734 Warga Negara Indonesia (WNI) terpapar Covid-19 di luar negeri sesuai data per Minggu 10 Mei 2020. Para WNI tersebut tersebar di 33 negara/teritori dan 20 kapal pesiar.

"Hingga kemarin, 10 Mei 2020 terdapat 734 kasus yang terpapar Covid-19," kata Menteri Luar Negeri Retno Marsudi di Media Center Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, Graha Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Senin 11 Mei 2020.
Dari angka tersebut, Menlu Retno juga merincikan ada sebanyak 321 orang dilaporkan masih dalam perawatan, 372 telah sembuh dan 41 meninggal dunia.
Sebagai bentuk antisipasi dan penanganannya, kata Retno, Kemenlu berkoordinasi dengan perwakilan RI di luar negeri dan otoritas negeri/teritori negara setempat guna memastikan semua WNI yang terpapar mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak sesuai peraturan setempat.

Selain itu, guna meringankan WNI yang paling terdampak dan paling memerlukan, pemerintah juga telah dan akan terus memberikan bantuan sembako dan bantuan kebutuhan kesehatan lain kepada para WNI.

"Semua bantuan ini tentunya dilakukan sesuai situasi negara setempat dan dengan menghormati peraturan yang berlaku di negara tersebut," kata dia.
Hingga Minggu 10 Mei 2020, Retno merincikan ada 375.165 paket sembako dan barang alat medis lainnya telah diberikan kepada WNI yang rentan dan sangat membutuhkan.

"Di Malaysia, 334.369 sembako telah didistribusikan. Kami ucapkan terimakasih kepada organisasi masyarakat Indonesia di Malaysia yang telah bahu membahu dengan perwakilan dalam penyediaan dan pendistribusian sembako,” ungkap Menlu seperti dirilis liputan6.com.

Kemudian di Timur Tengah ada 19.083, wilayah Eropa 3.350, wilayah Asia dan Pasifik (selain Malaysia) 5.240, wilayah Amerika 13.015 dan di wilayah Afrika 105 bantuan yang telah diserahkan. Dalam hal ini, Retno juga mengakui bahwa besarnya kasus perlindungan WNI di luar negeri selama COVID-19 ini belum pernah terjadi sebelumnya.

Kendati demikian, pemerintah dan seluruh Perwakilan telah dan akan terus meningkatkan upaya perlindungan semaksimal mungkin. Kemenlu juga memberikan apresiasi kepada beberapa komunitas masyarakat Indonesia di luar negeri yang telah sedia bergotong-royong meringankan beban satu sama lain.
"Dalam hal ini, saya sangat mengapresiasi inisiatif berbagai komunitas masyarakat Indonesia di luar negeri untuk bahu-membahu bersama Perwakilan RI dalam memberikan bantuan kepada saudara-saudara kita yang paling rentan dan paling terdampak Covid-19,” 

Surat Mas Wisnu 3, Berdamai dengan Covid




Negara-negara yang sudah mencapai puncak pandami seperti Korea Selatan dan Thailand berupaya berdamai dengan Covid-19. Sejumlah aturan yang semula ketat dilonggarkan dengan penerapan protokol kesehatan secara disiplin.

Di Eropa, negara-negara di luar Inggris menerapkan pelonggaran aturan untuk berdamai dengan Covid-19. Di Swedia, tanggung jawab diserahkan kepada masing-masing orang dewasa untuk bersikap dewasa, tidak menyebarkan kepanikan dan rumor.

Bagaimana dengan Indonesia?
Menjalankan normal baru dalam hidup berdampingan dengan Covid-19 adalah bagian dari exit strategy menghadapi pandemi sampai vaksin ditemukan.

Dicky Budiman, Epidemilog dari Griffith University Australia mengatakan, ada perbedaan signifikan yang harus dilakukan utamanya menyangkut kesehatan individu dan komunitas.

Beraktivitas tanpa nongkrong atau kumpul-kumpul, menggunakan transportasi publik dengan sejumlah pembatasan dan penerapan sejumlah protokol kesehatan akan jadi hal yang umum dan normal.

Hidup berdamai dengan Covid-19 sampai vaksin ditemukan ini membuat kebingungan juga mereda ketika mendapati beragam informasi di tengah ketidakpastian ini.

Sebagai contoh, setelah pemerintah menyatakan ada pelambatan pesat jumlah kasus positif Covid-19, pada data yang diumumkan 9 Mei 2020, lonjakan jumlah kasus terjadi. Hari itu, didapatai 533 kasus baru atau tertinggi sejak Covid-19 didapati di Indonesia, 2 Maret 2020

Untuk naik turunnya jumlah positif Covid-19, pemerintah mengatakan hal ini dimungkinkan terjadi bahkan meskipun nanti Indonesia sudah melewati puncak pandemi.

Hidup berdamai dengan Covid-19 adalah normal baru dan sikap paling realistis di tengah ketidakpastian dan banyaknya hal di luar kendali kita.

Berdamai bukan menyerah tetapi bersikap sewajarnya sebagai respons yang muncul dari sikap hening berkesadaran.

Tidak panik atau bingung berlebihan, tetapi juga bukan sembrono mengabaikan. Ancaman ada di sekitar, tetapi kita bisa berupaya mencegah dan meminimalkan ancaman.

Saya berharap, perilaku baru kita terkait protokol kesehatan dalam menghadapi Covid-19 menjadi kebiasaan baik dan bisa kita jalankan dengan ringan tanpa paksaan.

Panjang umur kebiasaan-kebiasaan baik yang dijalankan dengan kesadaran.

Salam sadar,

Menghadirkan Tersangka didepan umum, mengabaikan asas Presumption of innocence.



Gaya baru penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengumumkan penetapan tersangka sekaligus menghadirkan tersangka di depan publik saat konperensi pers menuai kritik dari kalangan parlemen. Selain hal baru yang tak lazim sejak KPK berdiri, praktik mempertontonkan tersangka korupsi dinilai mengabaikan asas praduga tak bersalah (presumption of innocence).

Anggota Komisi III DPR Arsul Sani, salah satu orang yang mengkritik tindakan KPK di bawah kepemimpinan Firli Bahuri. “Ketika Anda (Firli, red) mengumumkan tersangka dan proses hukumnya dimulai itu benar, tidak masalah. Cuma menghadirkan tersangka ada catatan. Tidakkah itu pelanggaran asas presumption of innocence?” 

Untuk itu, Arsul meminta KPK agar mempertimbangkan kembali soal gaya baru mengumumkan nama tersangka berikut menghadirkan orangnya. Dia menerangkan seorang tersangka dalam hukum acara pidana belum tentu dianggap bersalah sepanjang belum dibuktikan di pengadilan. Terlebih, UU No. 19 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas UU No.30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) memberi peluang KPK menghentikan penyidikan sebuah perkara.

Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) ini mengaku sempat protes kepada Kapolri dalam penanganan kasus pembunuhan seorang hakim. Pasalnya, saat pengumuman tersangka, pihak kepolisian mempertontonkan sang istri yang diduga membunuh hakim yang tak lain suaminya. Bagi Arsul, tindakan Polri itu pun melanggar asas praduga tak bersalah.

Dalam penindakan tindak pidana korupsi (tipikor) memang membutuhkan ketegasan. Namun sebuah ketegasan dalam pemberantasan tipikor tidak kemudian melanggar asas praduga tak bersalah yang sudah menjadi prinsip universal dalam penanganan tindak pidana di dunia.


Monday, May 11, 2020

Surat Dari Mas Wisnu 2



Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC) Operasi


Mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) sejak dini, hari ini dimulai pelaksanaan Operasi Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC) untuk tiga Provinsi rawan di Sumatera, yakni Riau, Jambi dan Sumatera Selatan.

Tadi pagi Dirjen Pengendalian Perubahan Iklim KLHK Ruandha Agung telah menggelar peluncuran TMC dengan melibatkan para pihak terkait melalui rapat virtual.

Berdasarkan rekomendasi BMKG, saat ini menjadi waktu yang sangat tepat melakukan TMC karena masih banyaknya tersedia awan hujan.

Dengan bantuan TMC dimaksudkan semakin menambah curah hujan untuk membasahi lahan-lahan gambut, mengisi kanal-kanal, embung dan kolam-kolam retensi. Upaya ini sangat penting dilakukan untuk antisipasi datangnya musim kemarau yang diprediksi terjadi mulai Juni-Agustus.

Operasi TMC diawali dengan Pembentukan 2 Posko di wilayah Sumatera yaitu Posko Pekanbaru yang meliputi wilayah Provinsi Riau dan sebagian Jambi, serta Posko Palembang untuk wilayah Propinsi Sumatera Selatan dan sebagian Jambi. Operasi TMC ini akan dilaksanakan selama 15 hari di masing-masing posko.

Rencana kedepan sesuai dengan prediksi dan rekomendasi BMKG akan dibentuk lagi 3 (tiga) Posko serupa di wilayah Kalimantan, yaitu Posko Kalteng-Kalsel, Posko Kalbar dan Posko Kaltim-Kaltara.

Dengan didukung pesawat TNI-AU jenis Cassa 212-200 dari Skuadron Udara 4 Lanud Abdulrachman Saleh - Malang, dengan kapasitas angkut 800 kg garam (NaCl) berbentuk powder untuk disemai dalam setiap sorti penerbangan, diharapkan akan diperoleh hasil maksimal.

Saya menyampaikan terimakasih dan penghargaan pada semua pihak yang terlibat dalam pengendalian karhutla. Khususnya pada tim satgas dari Manggala Agni KLHK, TNI, Polri, BNPB, BPPT, BMKG, BPBD, Pemda, pihak swasta, Masyarakat Peduli Api (MPA), serta para relawan dari berbagai kelompok masyarakat lainnya, yang melakukan upaya-upaya pengendalian Karhutla di garis terdepan, dengan tetap menerapkan protokol Covid-19.

Tetap jaga kesehatan dan keselamatan. Kolaborasi kerja di tingkat tapak oleh semua pihak sangat penting dilakukan. Karena mengendalikan Karhutla tidak bisa menunggu. Upaya antisipasi dini seperti TMC dan patroli rutin menjadi pilihan yang tepat untuk dilakukan. Saya terus mengikuti laporan dari lapangan setiap hari.

Selamat bekerja untuk seluruh anggota tim. Semoga Allah Swt meridhoi segala ikhtiar kita.

#SitiNurbayaBakar

Akibat Lockdown, melawan Covid19.



Pasca Kebijakan Pemerintah Pusat yang menginstruksikan kepada pemerintah pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota untuk mengantisipasi serta melakukan tindakan dalam rangka pencegahan penyebaran dan penanggulangan pandemi covid19, sangat berpolemik, karena menyangkut kehidupan masyarakat Indonesia, diantaranya sebagai berikut ;
Economic breakdown mengintai. Banyak orang jatuh miskin. Family business tutup. Pecat karyawan. Nganggur. Kriminalitas naik.

Pada Negara Maju seperti ;Amerika, Italia, Inggris, Belanda dan lain-lain tidak terlalu lama me lockdown, Negara nya, mereka melakukan kebijakan tersebut, karena secara financial dan logistik mereka mampu dan cukup.

Sementara, Warga Michigan merilis demonstrasi "Operation Gridlock". Mereka merasa dirugikan oleh Kebijakan Pemerintah Daerah. Policy "Stay-at-Home" Yang dinilai melanggar konstitusi & kebebasan. Sehingga Gubernur Gretchen Esther Whitmer dilaporkan ke polisi.

Kepala Daerah yang minta PSBB nantinya bisa digugat dan di tentang oleh warganegara nya dalam class action. Gagal reduksi mortalitas sekaligus bikin bangkrut middle class.

Lagi lagi, yang menjadi korban yakni warga negara yang dalam kategori tidak mampu, alias miskin. Pemerintah Pusat dan Daerah/Kab/Kota, melakukan kebijakan yang beragam, terutama dalam memberikan bantuan dan insentif kepada masyarakat yang dinilai terdampak pasca covid19.

Semoga, pandemik corona ini tidak berkepanjangan sehingga mengakibatkan kemunduran ekonomi, yang berkelanjutan.

Kepala Daerah PDI Perjuangan Harus Pelopori Kedaulatan Pangan


Hari ini, saya memimpin rapat virtual DPP #PDIPerjuangan yang khusus membahas politik pangan bersama perwakilan kepala daerah PDI Perjuangan. Dalam rapat itu, saya menegaskan bahwa pandemi Covid-19 memberi pelajaran berharga bagaimana Indonesia harus kedepankan semangat berdikari dalam bidang ekonomi, termasuk di bidang kesehatan dan pangan.

“Politik berdaulat di bidang pangan dengan cara berdikari, melalui kebijakan hulu-hilir, dimulai dari penelitian, pengembangan benih unggul, sarana dan prasarana untuk peningkatan produksi, pengolahan hasil, hingga pemasaran.”

Para kepala daerah PDI Perjuangan juga berkomitmen saling bekerja sama terutama melalui penelitian benih, kerja sama dengan perguruan tinggi dan lembaga penelitian, peningkatan produksi, pemasaran, dan komitmen untuk menghadirkan lumbung desa, badan usaha milik desa, pasar lelang komoditas, serta menggerakkan rakyat dalam gerakan menanam tersebut.

Instruksi saya berangkat dari apa yang disampaikan Bung Karno, bahwa persoalan pangan adalah “urusan hidup matinya sebuah bangsa”.

Karena itulah pengembangan penelitian di sektor pertanian harus dilakukan secara progresif sebagai penopang dari hulu untuk mewujudkan kedaulatan di bidang pangan.

#BuMegaBercerita
#GotongRoyongLawanCorona

KEBIJAKAN PIMPINAN DAERAH MEMBANGUN KABUPATEN KONSERVASI

Komitmen politik pemerintah daerah untuk membangun Kabupaten Lampung Barat berdasarkan prinsip-prinsip konservasi tampak pada visi dan misi ...