Mengenal Sosok Ganjar Pranowo

 

Ganjar Pranowo dilahirkan dari keluarga sederhana di sebuah desa di lereng Gunung Lawu, Karanganyar dari ayah bernama S. Pamudji dan ibu bernama Sri Suparni. Lahir dengan nama Ganjar Sungkowo, ia merupakan anak kelima dari enam bersaudaraa, Saudara-saudaranya yakni Pri Kuntadi, Pri Pambudi Teguh, Joko Prasetyo, Prasetyowati, dan Nur Hidayati.

Ayah Ganjar Pranowo sendiri merupakan seorang polisi dan sempat ditugaskan untuk mengikuti operasi penumpasan PRRI/Permesta.

Ganjar Pranowo juga memiliki kisah penggantian nama yang lazim terjadi pada tradisi anak-anak di tanah Jawa-Mataraman zaman dahulu. Nama asli dari Ganjar Pranowo adalah Ganjar Sungkowo yang berarti "Ganjaran dari Kesusahan/Kesedihan (Sungkowo)". Namun, ketika memasuki masa sekolah nama Sungkowo diganti dengan Pranowo karena ketakutan orang tuanya jika sang anak kelak "selalu berkubang kesialan dan kesusahan" bila memakai nama Sungkowo.

Ganjar kecil sudah menunjukkan jiwa kepemimpinan saat SD. Dia selalu terpilih menjadi ketua kelas. Memasuki SMP, keluarganya pindah ke Kutoarjo untuk mengikuti tempat tugas ayahnya. Selanjutnya, ia bersekolah di SMA Bopkri 1 Yogyakarta.

Di SMA, ia aktif dalam kegiatan kepramukaan (Dewan Ambalan).

Menjelang kelulusan SMA pada akhir dekade 1980-an, sang ayah pensiun dari kedinasannya di Polri Untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga, ibu Ganjar membuka warung kelontong, sementara ia sempat berjualan bensin di pinggir jalan.

Tamat SMA, ia melanjutkan kuliah di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Di kampus, ia bergabung dengan Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) (yang saat itu disamarkan dengan nama GeMiNI).

Selama kuliah di UGM, Ganjar mengaku sempat cuti kuliah selama dua semester akibat tidak memiliki biaya untuk perkuliahan.

Ganjar mengaku memiliki hobi demonstrasi semasa kuliah. Ia pernah mendemo rektor UGM kala itu (periode 1986-1990) Koesnadi Hardjasoemantri.

Ia lulus dari Fakultas Hukum UGM dengan dosen penguji skripsi Prof. Nindyo Pramono.

Tamat kuliah, Ganjar Pranowo awalnya bekerja di lembaga konsultan HRD di Jakarta yaitu PT Prakasa.

Selain itu, ia juga pernah bekerja di PT Prastawana Karya Samitra dan PT Semeru Realindo Inti.

Aktif di GMNI dan mengagumi Soekarno, Ganjar awalnya menjadi simpatisan PDI. Tahun 1996, PDI dilanda konflik internal antara pendukung Soerjadi dan Megawati Soekarnoputri sebagai representasi trah Bung Karno. Ganjar ikut mendukung Megawati, meskipun ayahnya adalah seorang polisi sedangkan kakaknya seorang hakim yang oleh Orba seluruh pejabat publik dilarang berpolitik dan harus mendukung Golkar sepenuhnya.

Ganjar akhirnya memilih berkarier di politik lewat Partai PDI-P yang dipimpin oleh Megawati Sukarnoputri.

Ganjar awalnya tidak lolos saat mencalonkan diri sebagai anggota DPR-Ri pada pemilu 2004, akan tetapi ia menerima tugas sebagai pengganti antar waktu (PAW) untuk menggantikan rekan separtainya yang berada dalam daerah pemilihan yang sama (Jawa Tengah 7) yakni Jakob Tobing, yang ditugaskan oleh Presiden Megawati Sukarnoputri menjadi duta besar untuk Korea Selatan.

Ketika menjadi anggota DPR-RI pada periode 2004-2009, Ganjar Pranowo ditugaskan di Komisi IV yang mengawasi bidang Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Kelautan, Perikanan, dan Pangan. Selain itu, ia pernah ditempatkan pada Pansus (Panitia Khusus) RUU Partai Politik sebagai ketua panitia khusus, anggota Badan Legislasi DPR RI, dan Ketua Panitia Khusus tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD di DPR RI.

Di periode keduanya sebagai anggota DPR-RI, ia ditempatkan pada Komisi II yang mengawasi bidang Pemerintahan Dalam Negeri, Otonomi Daerah, Aparatur Negara, Reformasi Birokrasi, Pemilu, Pertanahan, dan Reformasi Agraria. Ia mulai dikenal publik karena menjadi anggota Panitia Khusus Hak Angket Bank Century sekaligus menjadi Wakil Ketua Komisi II DPR RI.

Di tengah kesibukannya sebagai Anggota DPR RI, ia sempat menyelesaikan studi pascasarjananya di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia pada tahun 2013. Ia sebenarnya merupakan mahasiswa pascasarjana di FISIP UI sejak tahun 2009, tapi terpaksa cuti karena kesibukannya sebagai anggota DPR-RI.

Ganjar maju menjadi calon gubernur dalam Pemilihan Umum Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013, berpasangan dengan Heru Sudjatmoko yang diusung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP. Ganjar-Heru yang dikenal dengan tagline mboten korupsi mboten ngapusi (tidak korupsi tidak membohongi) ini keluar sebagai pemenang dengan total perolehan suara mencapai 48,82%. Pelantikan Ganjar sebagai gubernur dilaksanakan hari Jumat, 23 Agustus 2013 oleh Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi di DPRD Jawa Tengah, Jalan Pahlawan Semarang.

Ia kembali menjadi Gubernur Jawa Tengah untuk periode 2018-2023 dengan perolehan suara 58,78 persen dengan perolehan 10.362.694 suara.

 Pada pilkada tersebut, ia berpasangan dengan Taj Yasin Maimoen yang merupakan anggota DPRD Jawa Tengah periode 2014-2019 dari Fraksi PPP dan dari Daerah Pemilihan Jawa Tengah 3 (Kabupaten Pati, Rembang, Grobogan, dan Blora). Pada pilkada kali ini, Ganjar harus mengakui kekalahan di empat kabupaten yang sebelumnya dikenal sebagai basis PDI Perjuangan (karena dahulu merupakan basis PNI), yakni Brebes, Tegal, Purbalingga, dan Kebumen.

Pada masa kepemimpinannya, Ganjar menerapkan kredit pembiayaan dari Bank Jateng untuk UMKM dengan Produk KUR Mitra 25 dikenakan bunga 7 persen per tahun, sementara Mitra 02 sebesar 2 persen, tanpa agunan dan tanpa biaya administrasi. Ketika diluncurkan, bunga kredit ini tercatat terendah se-Indonesia dan kini banyak ditiru pemerintah daerah lain di penjuru tanah air bahkan mendapatkan perhatian dan apresiasi dari Presiden Joko Widodo.

Pada 2015, Komisi Pemberantasan Korupsi memberi penghargaan Ganjar sebagai pelapor gratifikasi terbanyak pada 2015. Prestasi ini diberikan atas keseriusan Ganjar dalam mengendalikan pemberian gratifikasi baik pada gubernur maupun pejabat pemprov Jateng. Sekarang, budaya parcel lebaran bahkan sudah tak ada lagi di Pemprov Jateng.

Ganjar membuat terobosan yaitu mengajak seluruh aparatur sipil negara (ASN) yang berjumlah lebih dari 40 ribu di Pemprov Jateng berzakat (berdasarkan PP Nomor 14 tahun 2014, Inpres Nomor 3 tahun 2014, dan imbauan Gubernur Jateng Ganjar Pranowo). Pendapatan setiap ASN dipotong langsung 2,5 persen. Perbulan terkumpul Rp 1,6 miliar yang digunakan untuk bantuan kebencanaan, perbaikan rumah tak layak huni (RTLH), pendidikan dan pondok pesantren, masjid, bidang kesehatan, dan lain-lain.

Pada 2016, Ganjar mencanangkan program pembentukan desa tangguh bencana. Targetnya adalah hingga tahun 2018 seluruh desa dari 2204 desa rawan bencana di Jateng sudah terbentuk desa tangguh. Selain itu, Ganjar juga membentuk 100 desa berdikari yakni kawasan desa yang mampu mengembangkan potensi yang dimiliki baik pariwisata hingga sumber daya alam dan energi untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Di bidang kesehatan, Ganjar mencanagkan pembangunan RS modern bertaraf internasional di MAJT (Masjid Agung Jawa Tengah). Selain itu, Ganjar Pranowo juga meluncurkan program "Jateng Gayeng Nginceng Wong Meteng" yang ia gagas di awal pemerintahannya.

Kebijakan Ganjar lainnya yakni membuat kartu tani. Dalam kartu ini ada data identitas petani, luas lahan, jenis tanaman, dan kebutuhan pupuk. Di luar petani tak ada yang bisa mengakses pupuk bersubsidi sehingga mengeliminir kejahatan dan penyalahgunaan wewenang. Presiden Jokowi kemudian mengapresiasi dan menjadikan kartu tani program nasional.

Pada kongres KAGAMA di Kendari (November 2014), dia terpilih secara musyawarah menggantikan Sri Sultan Hamengkubuwono X sebagai ketua umum KAGAMA (Keluarga Alumni Universitas Gadjah Mada) periode 2014-2019. Ganjar terpilih setelah melakukan musyawarah mufakat bersama tiga calon ketua umum lainnya, yaitu Sri Sultan Hamengkubuwono X (Ketua Umum KAGAMA periode 2009-2014), Budi Karya Sumadi (Ketua Pengda KAGAMA DKI Jakarta) serta Usman Rianse (Pengda KAGAMA Sulawesi Tenggara) yang bertempat di Hotel Grand Clarion, Kendari, Sulawesi Tenggara, Sabtu, 8 November 2014. Salah satu pertimbangan Sri Sultan adalah bahwa KAGAMA perlu melakukan regenerasi kepemimpinan dari yang tua ke yang muda/ Menurut Sri Sultan HB X regenerasi di KAGAMA adalah sebuah keniscayaan.

Dalam sambutannya, Ganjar Pranowo menyatakan program kerja KAGAMA jangan sampai melupakan nilai-nilai perjuangan, kerakyatan, dan kebangsaan yang telah diajarkan di UGM. Salah satu program yang akan dijalankan adalah menjalin sinergi dengan Pengurus Daerah sehingga terbangun guyub rukun antaranggota KAGAMA. Ia menambahkan jalinan komunikasi antar anggota KAGAMA bisa dilakukan secara fisik maupun virtual dengan hadirnya kecanggihan IT saat ini.

Ia menikah dengan Siti Atikah Supriyanti, seorang anak tokoh Nahdlatul Ulama dari Purbalingga, Jawa Tengah yang ia temui ketika KKN tahun 1994 di Temanggung, Jawa Tengah. Ada kisah unik di antara keduanya, Ganjar yang memiliki latar belakang GMNI (dan PDI) menikah dengan seseorang yang memiliki latar belakang pesantren (di Purbalingga) yang berafiliasi dengan NU (dan PPP). Ia dan Siti Atikah menikah pada tahun 1999 dan memiliki satu anak laki-laki yang lahir pada tahun 2003 bernama Muhammad Zinedine Alam Ganjar yang kini bersekolah di SMAN 3 Semarang, Jawa Tengah.

Siapa sih.. Mas Ganjar pranowo  ? 

Istilah Cinta Menurut Anak Hukum

 

Cintanya anak hukum berdasarkan asas, "cogitationis poenam nemo patitur" yakni "orang tidak boleh dihukum oleh sebab apa yang dipikirkannya" artinya Niat dalam hati tidak cukup membuktikan ada rasa cinta sebelum dinyatakan. Niat harus ditunjukan dengan permulaan perbuatan "begin van uitvoering" yang dalam teori poging subyektif, maksudnya adalah "Perbuatan itu adalah pelaksanaan niat".

Menurut anak hukum cinta harus didukung dengan bukti permulaan yang cukup. Setidak-tidaknya ada dua alat bukti yang sah. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 dan Pasal 183 KUHAP atau asas “unus testis nullus testis”.

Anak hukum juga memegang asas "qui tacet consentire videtur", yang artinya: Siapa yang berdiam diri dianggap menyetujui. Oleh karena itu, perlu waspada apabila ada anak hukum yang menyatakan cinta ke kalian berarti harus dijawab, karena bila tidak dijawab berarti setuju atau menerima cintanya.

Di sisi lain, meskipun kalian diam atau ragu-ragu, dianggap menerima cintanya, karena ada asas hukum "indubio pro reo", dalam keragu-raguan diberlakukan ketentuan yang paling menguntungkan. Berarti keuntungan bagin Anak hukum.

Anak hukum sering mengatakan asas “potior est qui prior est”, kamu yang pertama dianggap beruntung. Ia juga akan bilang, kamu ibarat peradilan di Mahkamah Konstitusi, "first and the last instance".

Anak hukum akan mengatakan bahwa, kamu adalah Tempat berlabuh cintanya yang pertama dan terakhir & juga sebagaimana sifat dari putusan MK yakni "final and binding". Hal Ini bahaya kalau dia sudah bilang mengikat (binding). Karena dia akan menggunakan asas "pacta sunt servanda", setiap perjanjian itu mengikat para pihak dan harus ditaati sebagaimana berlakunya undang-undang bagi kedua belah pihak.

Anak hukum punya komitmen yang tinggi sebagaimana adagium hukum "fiat justitia ruat coelum" sekalipun langit runtuh hukum harus ditegakkan, begitu pula cinta harus tetap ditegakan.

Bila kamu dalam keadaan bad mood (putus dengan pacar), anak hukum akan ngajak kamu jadian dengan dalil “res nullius credit occupanti”, yang diterlantarkan oleh pemiliknya, maka dapat diambil untuk dimiliki (oleh orang lain).

Apabila kekasih hati dari anak hukum melakukan kesalahan secara terus menerus, maka anak hukum akan dengan bijak mengatakan "sepertierare humanum est" membuat kekeliruan itu manusiawi.

Di campus anak hukum diajarkan kebijaksanaan oleh para dosennya. Seperti "hodi mihi cras tibi”, ketidakadilan yang menyentuh perasaan tetap tersimpan dalam hati nurani selamanya.

Anak hukum tipe orang yang mengalah karena memahami makna "melius est acciepere quam facere injuriam", lebih baik mengalami ketidakadilan daripada melakukan ketidakadilan. Walaupun anak hukum meyakini asas "ut sementem feceris ita metes”, siapa yang menanam maka akan menua hasilnya. Siapa yang menabur angin dialah yang akan menuai badai.

Anak hukum tidak suka berprasangka karena ada asas "presumption of innocence", asas praduga tak bersalah.

And lastly give me your love to make your life to be better. 😍😍

(apn)

"Deaths of Despair” (Kematian akibat kehilangan harapan)

  

Pada Abad pertengahan, ( Perang Salib) di Notingham ada Kisah tentang Robin Hood, Berdasarkan sejarah, Robin Hood merupakan tentara Salib yang memiliki keahlian dalam hal memanah. Usai berperang dan kembali ke rumah, tanah miliknya sudah diambil oleh Sheriff of Nottingham. Kejadian yang menimpanya ini membuat dia sadar dengan orang di sekitarnya dan juga menyadari banyaknya pejabat- pejabat yang korupsi di Inggris. Dijelaskan dalam salah satu bagian film dimana Ada titah dari Ayah Robin Hood, yang menyerukan Semangat kepada kaum Marhaen untuk *Bangkit dan Bangkit lah Lagi sampai Anak domba berubah menjadi Singa* Falsafah / Pandangan tersebut dijadikan Motivasi oleh Robin Hood dan Pengikutnya, yakni Masyarakat Nothingham untuk Berjuang Merubah Nasib, Kehidupan yang lebih baik, dan lebih baik lagi, Mengusir Para penjajah serta memperbaiki kehidupan berbangsa dan bernegara, saat itu.

Salah satu prinsip Robin Hood adalah “cosmopolitan prioritarianism,” aturan etis yang menyatakan bahwa manusia itu dianggap setara, dimana pun mereka tinggal, dan lalu memfokuskan bantuan kepada negara atau kawasan yang bisa menghasilkan manfaat terbesar. Negara-negara yang berkekurangan mendapatkan prioritas dibandingkan yang berkecukupan. Filosofi tersebut secara tersurat dan tersirat mempedomani bantuan bagi pertumbuhan ekonomi, kesehatan, dan bantuan kemanusiaan dalam kondisi darurat.

Melihat dari catatan sejarah, bukti tertua yang pertama kali menyebutkan nama Robin Hood (dengan sedikit perbedaan tulisan) hadir dalam bentuk lirik lagu (ballad) yang merupakan media hiburan populer pada abad pertengahan. dalam lirik lagu tersebut diceritakan tentang seorang tokoh pelanggar hukum yang banyak membuat onar dan berbagai kejahatan. anehnya nama tersebut tidak pernah muncul dalam sejarah resmi kerajaan seperti halnya kriminal besar di jamannya.

Sebaliknya ditemukan fakta sejarah bahwa nama robin hood sebenarnya merupakan bahasa slang atau sebutan bagi semua jenis penjahat yang tidak dikenal. entah pencuri, copet, rampok atau pembunuh sekalipun apabila tidak dikenal maka diberikan identitas robin hood kepadanya. asal sebutan Robin sendiri berasal dari Robbing yang berarti perampokan, sedangkan Hood, Hod atau Hoode berkonotasi dengan penyamaran atau kebohongan.

Mengapa sampai perlu repot-repot kasih nama Robin Hood kepada penjahat? untuk alasan praktis ketika ngisi berbagai laporan tentang tindak kriminal. misal ketika ada pencuri yang tertangkap dan tewas dihakimi massa, maka pihak berwajib akan mencatat, "seorang pria bernama Robin Hood, tewas ketika mencuri di tempat, tanggal, sekian-sekian."

Perubahan Robin Hood dari penjahat menjadi pahlawan secara spesifik disebabkan oleh kemunculan forest law (hukum perhutanan) yang merugikan bagi rakyat. hukum baru tersebut menyebutkan bahwa hutan di Inggris dan segala isinya adalah milik Kerajaan. sebagai konsekuensinya penduduk yang tinggal di sekitar hutan sekalipun sekarang tidak lagi diperbolehkan untuk berburu, mengambil buah liar bahkan mengambil kayu bakar sekalipun.

Pada masa sulit tersebut Robin Hood digambarkan sebagai sosok yang berani melawan hukum kerajaan, entah berburu, makan buah atau mengambil kayu bakar. ia menjadi populer karena perlawanannya begitu sehati dengan rakyat. tidak butuh waktu lama sebelum beragam versi lain tentang dirinya beredar luas di masyarakat. Robin Hood mulai dikisahkan bukan hanya mengambil hasil hutan tetapi juga merampok para pembesar yang kaya karena korupsi.

Tidak berhenti sampai di situ, kisah Robin Hood kemudian mulai ditambahkan elemen kebaikan, yakni membagi harta curiannya kepada orang miskin. hal ini membuat karakternya lebih kompleks daripada pembuat onar atau pencari keadilan belaka. sekarang ia adalah seorang pahlawan. kisahnya semakin komplit dengan kehadiran seorang tokoh wanita sebagai bumbu romantisme yang membuatnya semakin populer di berbagai kalangan tua dan muda.

Kisahnya tidak lekang dimakan jaman hingga hari ini. bahkan banyak fans beratnya yang mencoba mengaitkan sosok Robin Hood dengan pelaku sejarah betulan. hal ini sudah beberapa kali dilakukan tetapi hasilnya tidak konklusif. pada kebanyakan kasus tokoh-tokoh yang mereka ajukan sebagai Robin Hood ternyata memiliki catatan sejarah yang terlalu berbeda dengan kisah Robin Hood yang kita kenal sehingga klaimnya tidak meyakinkan.

Pada akhirnya seperti juga sosok King Arthur, karakter Robin Hood dipercaya oleh ahli sejarah sebagai sebuah kompilasi atau kumpulan berbagai kejadian dan tokoh sejarah yang berbeda. entah pelaku yang sejaman atau tidak, tokoh nyata atau fiksi, semuanya diceritakan sebagai satu tokoh bernama Robin Hood untuk keperluan medium cerita. bukan seorang yang nyata melainkan sebuah tokoh rekaan untuk tujuan narasi.

Tentang harapan membuka optimisme dan memberikan motivasi dalam menjalani hidup. Dengan memiliki harapan, kita akan lebih bersemangat dalam menjalani hidup dan tetap tegar, pantang menyerah melewati segala cobaan yang ada.

Seperti yang kita ketahui, apa yang kita dapat terkadang tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Itulah mengapa, harapan yang terus tumbuh akan menjauhkan kita dari rasa putus asa.

Ketika rasa putus asa muncul, semua hal yang dikerjakan akan terasa berat dan tak ada semangat. Hal itu membuat hasil yang diperoleh akan kurang maksimal.

Maka dari itu, sangat penting untuk kita memupuk harapan dalam diri agar terus berpijar.

*"deaths of despair”*
(Kematian akibat kehilangan harapan) maka, Jangan sekali sekali Berhenti Berharap untuk Hidup yang Lebih Baik. Karena  "Setiap orang memiliki hak yang sama untuk berharap pada kehidupan yang lebih baik."

Apriyan Sucipto, SH, M.H
( Pemerhati Sosial)

Cerita Hasan Al Bashri

 

Hasan al-Bashri berkata:

"Aku datang kepada seorang pedagang kain di Mekkah untuk membeli baju, lalu si pedagang mulai memuji-muji dagangannya dan bersumpah, lalu akupun meninggalkannya dan aku katakan tidaklah layak beli dari orang semacam itu, lalu akupun beli dari pedagang lain."

2 tahun setelah itu aku berhaji dan aku bertemu lagi dengan orang itu, tapi aku tidak lagi mendengarnya memuji-muji dagangannya dan bersumpah, Lalu aku tanya kepadanya:

"Bukankah engkau orang yang dulu pernah berjumpa denganku beberapa tahun lalu?"

Ia menjawab : "Iya benar"

Aku bertanya lagi:

"Apa yang membuatmu berubah seperti sekarang? Aku tidak lagi melihatmu memuji-muji dagangan dan bersumpah!"

Ia pun bercerita:

"Dulu aku punya istri yang jika aku datang kepadanya dengan sedikit rizki, ia meremehkannya dan jika aku datang dengan rizki yang banyak ia menganggapnya sedikit. Lalu Allah mewafatkan istriku tersebut, dan akupun menikah lagi dengan seorang wanita. Jika aku hendak pergi ke pasar, ia memegang bajuku lalu berkata:

'Wahai suamiku, bertaqwalah kepada Allah, jangan engkau beri makan aku kecuali dengan yang thayyib (halal). Jika engkau datang dengan sedikit rezeki, aku akan menganggapnya banyak, dan jika kau tidak dapat apa-apa aku akan membantumu memintal (kain)'."

Masha Allah...

Milikilah sifat Qana'ah -suka menerima- / jiwa selalu merasa cukup.

Janganlah menjadi jurang dosa bagi Suamimu. Wanita shalihah akan mendorong Suaminya kpd kebaikan, sedangkan wanita kufur akan menjadi pendorong bagi suaminya untuk berbuat dosa.

CUKUPKAN DIRI DGN YG HALAL.

Ukuran Rizki itu terletak pada keberkahannya, bukan pada jumlahnya.

-------------

[Kitab al-Mujaalasah wa Jawaahirul ‘Ilm (5/252) karya Abu Bakr Ahmad Bin Marwan bin Muhammad ad-Dainuri al-Qodhi al-Maliki. Penerbit: Jum’iyyah at-Tarbiyyah]~

Selamat Hari Lingkungan Hidup

Hari Lingkungan Hidup Sedunia dirayakan setiap tahun pada tanggal 5 Juni sebagai upaya meningkatkan kesadaran dan penyelamatan lingkungan. 

Hari Lingkungan Hidup juga menjadi kesempatan untuk merefleksikan pencapaian dan terus melanjutkan tekad kita dalam mengatasi tantangan lingkungan hidup yang dihadapi dunia hingga saat ini. Diperingati sejak tahun 1974, Hari Lingkungan Hidup Sedunia adalah bentuk kampanye untuk menyampaikan keberhasilan upaya penyelamatan yang merupakan bagian dari SDGs.

Pemerintah, perusahaan, lembaga swadaya masyarakat, komunitas, dan masyarakat di seluruh lapisan dunia mengadopsi Hari Lingkungan Hidup Sedunia dan berpartisipasi dalam perayaan setiap tahunnya untuk mendukung kelestarian lingkungan. 

Hari Lingkungan Hidup Sedunia tahun 2021 diselenggarakan Pakistan dengan tema “Ecosystem Restoration” dengan kampanye “Reimagine, Recreate, Restore”. 

 #GenerationRestoration 

#WorldEnvironmentDay.

Hak Suaka

 

Hak Suaka

Hak suaka adalah sebuah konsep yuridis kuno, di mana seseorang yang teraniaya di negerinya sendiri dapat dilindungi oleh otoritas berdaulat yang lain, seperti negara lain atau pejabat gereja, yang di abad pertengahan bisa menawarkan perlindungan.

Dalam beberapa Konvensi Internasional Hak Suaka terbagi menjadi 3 ;
1. Konvensi Hak Suaka Teritori.
Orang-orang yang memasuki wilayah suatu negara, karna di negaranya mana mereka dianiaya karena keyakinan, pendapat atau afiliasi politik mereka, atau karena perbuatan-perbuatan yang mungkin dianggap sebagai pelanggaran politik maka, jika sipencari suaka meminta masuk kewilayah negara lain, maka negara lain berhak untuk memperkenankan masuk ke dalam wilayahnya pada orang-orang yang dia anggap layak tanpa  mengakibatkan  timbulnya pengaduan  oleh Negara  lain manapun.

2. Konvensi Hak Suaka Diplomatik.
Konvensi ini mengatur tentang hal-hal yang dibolehkan dan yang dilarang dalam pemberian suaka diplomatik.  Pemberian suaka kepada orang-orang yang  pada waktu memintanya berada di bawah hasutan atau sedang diadili karena pelanggaran-pelanggaran biasa atau telah dihukum oleh pengadilan tetap yang berwenang dan belum menjalani hukuman masing­ masing oleh negaranya maka pemberian suaka itu dianggap tidak sah.

3. Konvensi Hak Suaka Politik. 
Konvensi Tentang Suaka Politik mengatur bahwa siapapun dapat rnencari jalan lain untuk mernperoleh perlindungan, apapun kewarganegaraannya,  tanpa mempengaruhi kewajiban-kewajiban  yang diterima oleh Negara di mana dia menjadi warga negaranya, Namun Pcrtimbangan  mengenai  kejahatan  politik  adalah urusan  Negara yang menawarkan  suaka.

Imigran / Pengungsi diatur dalam beberapa Perjanjian Internasional, yakni ;
1. Perjanjian Eropa tentang Penghapusan Vissa bagi Pengungsi ( 1959 )

Perjanjian Eropa tentang Penghapusan Visa bagi Pengungsi. Menurut syarat-syarat Perjanjian ini tunduk  pada resiprositas. Mereka boleh memasuki atau meninggalkan wilayah Negara Pihak yang  lain lewat perbatasan manapun  dengan syarat bahwa:
a. Mereka memegang dokumen perjalanan yang sah yang dikeluarkan sesuai dengan Konvensi mengenai Status Pengungsi, 28 Juli 1951, atau Perjanjian mengenai Pengeluaran Dokumen Perjalanan untuk para pengungsi, 15 Oktober oleh para penguasa Negara Pihak di mana para pengungsi secara sah bertempat tinggal;

b. Kunjungan mereka tidak lebih dari selama tiga hari.

Pengungsi yang telah memasuki wilayah suatu Negara Pihak menurut perjanjian ini harus diizinkan kembali masuk, setiap waktu ke dalam wilayah Negara Pihak yang oleh para penguasanya dokumen perjalanan telah dikeluarkan atas permohonan sederhana pihak yang disebut pertama. kecuali apabila pihak ini  sudah  memnberikan kuasa  kepada  orang-orang yang bersangkutan  untuk  menetap di dalam wilayahnya.

2. Perjanjian Eropa Tentang Pengalihan Pertanggungjawaban bagi Pengungsi 1980

3. Perlindungan Pengungsi Menurut Hukum Internasional

Seseorang agar dapat disebut pengungsi kalau telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan, misalnya L dalam Konvensi 1951, ini berarti status pengungsi itu sudah ada sebelum yang bersangkutan dinyatakan secara formal atau resmi. Oleh karena itu, pengakuan seseorang menjadi pengungsi sebenarnya tidak membuat orang itu menjadi pengungsi tetapi pengakuan hanya menyatakan bahwa dia adalah pengungsi.

Status pengungsi merupakan Ketetapan/Declarator yang hanya menyatakan apa yang sebenarnya sudah ada. Ini berbeda dengan Konstitusi yang menciptakan status yang baru. Jadi, dengan kata lain, orang tersebut tidak menjadi pengungsi sebab pengakuan tetapi justru pengakuan diadakan karena dia memang sudah pengungsi.

Penetapan seseorang menjadi pengungsi (Status Refugee) sebenarnya merupakan proses yang terjadi dalam dua tahap:

a. Penemuan atau penetapan yang menentukan bahwa dari fakta yang ada memang orang tersebut adalah Refugee.

b. Fakta dihubungkan dengan persyaratan –persyaratan dalam Konvensi1951 dan Protokol 1967. Setelah itu, dihubungkan apakah yang bersangkutan memang merupakan pengungsi atau tidak.

4. IDPS  dan Hak Asasi Manusia

Apriyan Sucipto, SH, MH

Intisari Undang-undang No 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah, dalam hal bidang Implementasi Kebijakan / Kewenangan Pemerintah Pusat dan Daerah dalam hal Pengelolaan Lingkungan Hidup.

 

Dalam era otonomi daerah sesuai dengan ketentuan dalam UU No.22 Tentang Pemerintahan Daerah, maka kewenangan daerah sedemikian kuat dan luas sehingga diperlukan suatu peraturan perundang-undangan yang ketat untuk menghindari ketidakteraturan dalam menyusun kebijakan kebijakan  dalam bidang lingkungan hidup terutama dalam masalah penanganan penegakan hukum lingkungan dalam era otonomi daerah.

Kewenangan pemerintah daerah menurut UU No 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah sangatlah besar sehingga tuntutan untuk meningkatkan kinerja dan penerapan kebijakan dalam bidang lingkungan hidup sangatlah dibutuhkan.

Sistem pemerintah daerah otonom sebelum UU No 22 tahun 1999 terbagi dalam sistem pemerintahan Administratif dan Otonomi, dalam system pemerintahan administratife pemerintah daerah berperan sebagai pembantu dari penyelenggaraan pemerintah pusat yang dikenal sebagai azas dekonsentrasi dalam UU No 54 tahun 1970 tentang Pemerintah Daerah, hal ini diaplikasikan dalam pemerintah Daerah Tingkat I dan Pemerintah Daerah tingkat II.

Sedangkan dalam Sistem Pemerintahan Otonomi Pemerintahan Daerah adalah mandiri dalam menjalankan segala urusan rumah tangganya. Pemerintahan Daerah memerlukan alat-alat perlengkapannya sendiri sebagai pegawai/ pejabat – pejabat daerah dan bukan pegawai / pejabat pusat. Memberikan wewenang untuk menyelenggarakan rumah tangga sendiri berarti pula membiarkan bagi daerah untuk berinisiatif sendiri dan untuk merealisir itu, daerah memerlukan sumber keuangan sendiri dan disertai pendapatan pendapatan yang yang diperoleh dari keuangan sendiri memerlukan pengaturan yang tegas agar dikemudian hari tidak terjadi perselisihan antara pem,erintahan pusat dan pemerintahan daerah mengenai hal hal tersebut diatas.

Akan tetapi setelah adanya  UU No 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah telah terjadi perubahan besar dalam kewenangan Pemerintah Daerah. Dalam hal ini Pengelolaan Lingkungan hidup sudah menjadi isu internasional yang mempengaruhi perekonomian suatu Negara. Pemerintahan Daerah diberikan kekuasaan yang sangat besar dalam hak untuk mengelola daerahnya, terutama sekali pemerintahan Kota/Kabupaten.

Dalam bidang lingkungan hidup kewenangan pemerintah pusat dan daerah dalam UU No. 22 tahun 1999. Dalam bidang lingkungan hidup kewenangan pemerintah Pusat dan Daerah sangat amat menentukan sekali, akan tetapi dengan adanya UU No 22 tahun 1999 yaitu ;

1.  Kewenangan daerah mencakup kewenangan dalam seluruh bidang pemerintah, kecuali kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan, keamanan, peradilan, moneter dan fiscal, agama serta kewenangan bidang lain.

2   Kewenangan bidang lain, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melipti kebijakan tentang perencanaan nasional dan pengendalian pembangunan nasional secara makro, dana perimbangan keuangan,  system administrasi Negara dan lembaga perekonomian Negara, pembinaan, serta teknologi yang strategis, konservasi, dan standarisasi nasional.

Dalam UU No 22 Tahun 1999 yang memperlihatkan kewenangan pemerintah pusat yang ingin dibagi kepada daerah akan tetapi jika di lihat dari pasal 7 ayat 2, sangatlah terlihat batasan batasan kewenangan pemerintah daerah dan pemerintahan pusat. Sebenarnya pasal 7 ayat 2 harus diperjelas lagi apa yang dimaksud dengan kewenangan pemerintah pusat yang masih besar.

Sebagai persiapan dan perencanaan unt5uk menindaklanjuti berlakunya Undang-undang No 22 tahun 1999, Formulasi kebijakan merumuskan interpretasi kewenangan pengelolaan lingkungan hidup menurut Undang-Undang no 22 tahun 1999.

Secara umum, kewenangan pengelolaan lingkungan hidup dapat dibedakan menjadi :

1.      Kewenangan Pusat, Kewenangan Propinsi, dan Kewenangan Kabupaten / Kota

Sebagai penjelasan Kewenangan Pusat Kebijakan tentang : Perencanaan Nasional dan Pengendalian Pembangunan secara Makro ; dan Pembangunan secara Makro

2.    1. Dana perimbangan keuangan seperti menetapkan dana alokasi khusus untuk mengelola lingkungan hidup;

3.   2. System Administrasi Negara seperti yang menetapkan system informasi dan peraturan perundang-undangan dibidang pengelolaan lingkungan hidup.

4.  3. Lembaga  perekonomian Negara seperti yang menetapkan kebijakan usaha dibidang lingkungan hidup; Pembinaan serta Pemberdayaan Sumber daya Manusia

6.   4. Teknologi tinggi strategi seperti menetapkan kebijakan dalam pemanfaatan teknologi strategi tinggi yang menimbulkan dampak ;

7.   5. Konservasi seperti menetapkan kebijakan kebijakan hidup kawasan konservasi  antar propinsi , daerah/ kotamadya, bahkan antar Negara

8.   6. Pemberlakuan Standarisasi nasional

     Pelaksanaan kewenangan tertentu seperti pengelolaan lingkungan dalam pemanfaatan sumber daya alam lintas batas propinsi dan Negara, rekomendasi laboratorium lingkungan dll sbagainya.  (bersambung)

Kewenangan Pemerintah Propinsi terdiri dari :

1.   Kewenangan dalam bidang pemrintahan yang bersifat lintas kabupaten / kota. Kewenangan dalam bidang tertentu seperti dalam hal pengendalian perencanaan pembangunan regional secara makro secara penetuan baku mutu limgkungan propinsi  yang harus sama atau lebih ketat dari baku mutu lingkungan nasional, menetapkan pedoman teknis untuk menjamin keseimbangan lingkungan yang ditetapkan dalam perencanaan tata ruang propinsi dan sebagaimana mestinya.

3.      Kewenangan dekonsentrasi seperti AMDAL untuk usaha atau dalam kegiatan yang diluar kewenangan pemerintahan pusat.

Kewenangan Pemerintahan Kabupaten / Kota yang terdiri dari ;

1. 1. Perencanaan pengelolaan lingkungan hidup / Pengendalian pengelolaan lingkungan hidup / Pemantauan evaluasi dampak dan kualitas lingkungan hidup.

4. 2. Konservasi seperti pelaksanaan pengelolaam kawasan lindung dan konservasi, rehabilitasi lahan, dll sbg nya

   3.Penegakkan bidang hukum lingkungan hidup. Pengembangan SDM pengelolaan lingkungan hidup.

Pemerintah Pusat dalam melakukan kewenangannya di bidang pengelolaan lingkungan hidup harus mengikuti kebijakan yang telah ditetapkan. Jangan sampai pengurangan kewenangan pemerintah pusat dibidang lingkungan hidup tidak bisa mencegah kesalahan dan penyimpangan dalam hal pengelolaan lingkungan hidup demi mengejar Pemasukan APBD khususnya dalam pos Pendapatan Asli Daerah.

Apriyan Sucipto SH, MH : bahwa Desentralisasi  adalah suat cara mendelegasikan secara bertahap wewenang pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam hal pelaksanaan Pengelolaan sumberdaya alam secara selektif. 

Dalam penerapan desentralisasi itu, menurut beliau, harus pula mencakup pemeliharaan lingkungan hidup sehingga kualitas ekosistem tetap terjaga dan lestari serta menunjang konsep pemeliharaan dan pemanfaatan secara berkesinambung. Dengan demikian, kendati desentralisasi ala Indonesia tersebut pada awalnya merupakan reaksi politik untuk bias mempertahankan stabilitas dan integritas territorial, namun harus sejalan dengan paradigma otonomi demi kesejahteraan masyarakat local tetap bias diwujudkan tanpa merusak kualitas lingkungan hidup setempat.

Permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah daerah sekarang adalah bahwa Pemerintahan Daerah harus bias meningkatkan Pendapatan Asli Daerah mereka untuk bias memenuhi target APBD ( Anggaran Penerimaan dan Belanja Daerah ) sehingga  jalan termudah untuk memenuhi itu semua adalah dengan cara mengeksploitasi kembali lingkungan hidup karena cara cara tersebut adalah cara yang biasa dilakukan pemerintah pusat. Untuk memenuhi dan menunjang APBN, dan cara ini akan terus dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan baik.

Sehingga jika waktu  yang lalu pemusatan eksploitasi lingkungan hidup hanya didaerah-daerah tertentu seperti daerah istimewa Aceh, Riau, Irian Jaya/ Papua, Kalimantan dan sebagian propinsi di pulau jawa maka sekarang semua pemerintah daerah di Indonesia akan mengekploitasi lingkungan hidup sebesar besar nya. Untuk memenuhi target APBD untuk daerah daerah yang mempunyai sumber kekayaan lingkungan hidup yang bisa diandalkan, sehingga menunjang untuk diterapkan konsep perencanaan tata Hutan Kota yang baik, disetiap kota kota. Dalam setiap Propinsi dan Daerah/Kabupaten / dan Kota secara besar besaran  Karena desentralisasi yang tertuang dalam UU No 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dipunyai dan dilaksanakan disetiap Pemerintah Daerah / Kabupaten / Kotamadya pada setiap Propinsi.

Peluang permasalahan yang akan timbul adalah persiapaan dan antisipasi oleh Pemerintahan Pusat sebagai pemegang wewenang dan kendali tertinggi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Karena seperti kita ketahui kewenangan pemerintaha Pusat Adalah : seperti yang sudah dijelaskan pada pembagian kewenangan diatas. 

Kewenangan pemerintah pusat dalam melaksanakan otonomi daerah  sangatlah penting dalam lingkungan hidup. Sehingga jika terjadi berbagai permasalahan yang timbul pemerintah pusat harus bisa secara efisiensi dan teknis menyelesaikan dan menanganinya, secara baik karena pemerintah pusat masih mempunyai kewenangan untuk mengadakan berbagai evaluasi kebijakan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga pemerintah daerah dapat menjalankan kewenangannya secara proporsional dalam bidang pengelolaan hidup.

Kewenangan yang diberikan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dalam hal pengelolaan lingkungan tidak bisa dijadikan suatu kesempatan untuk bisa mengeksploitasi lingkungan sehingga pada penerapannya lingkungan menjadi rusak dan tidak bisa dimasnfaatkan untuk keberlangsungan hajat hidup seluruh warga negara Indonesia yang sangat erat kaitannya dalam hal mengejar pendapatan APBN dan APBD sehingga hanya untuk hal jangka pendek investasi jangka panjang dikuras habis.

Jika dilihat dari kewenangan  Pemerintah Pusat juga besar dalam hal ini, sehingga perlu diberdayakan dan dijabarkan suatu konsep pemahaman paradigma baru, peran pemerintah dalam pengelolaan lingkungan dan juga fungsi dari pemerintah sebagai pengawas jika terjadi penyimpangan dalam hal pengelolaan lingkunga hidup yang tidak baik pada pemerintah daerah. Dalam hal ini perlu dikaji kembali berbagai pertimbangan dan kebijakan yang ada pada pemerintah Daerah sehingga tidak ada kebijakan kebijakan yang berupa peraturan daerah yang merugikan lingkungan dan tidak memperhatikan keadaan hidup masyarakat.

Oppenheim Mengatakan dalam Netherlands Gemeenterecht :

            ” Kebebasan bagian-bagian negara sama sekali tidak boleh berakhir dengan kehancuran hubungan negara . Didalam pengawasan tertinggi letak jaminan, bahwa selalu terdapat keserasian antara pelaksanaan bebas dari tugas Pemerintah Daerah dan kebebasan pelaksanaan tugas negara oleh penguasa itu.

 

Van Kempen juga menulis dalam  ” Inleiding tot het Netherlandsch Indisch Gemeenterecht’’ ; bahwa Otonomi daerah  mempunyai arti lain daripada Kedaulatan (Souvereniteit) yang merupakan atribut dari bagian-bagiannya seperti gemente, province dan sebagainya, yang hanya dapat memiliki hak hak yang berasal dari negara. Bagian bagian mana justru sebagai bagian yang dapat berdiri sendiri ( zelfstanding ) akan tetapi tidak mungkin dapat dianggap merdeka ( Onafnhjelijk ) lepas dari, ataupun sejajar dengan negara.

Dapatlah ditambahkan, bahwa pengawasan itu dimaksudkan pula daerah selalu melakukan kebijakannya dengan sebaik baiknya sehingga produk kebijakan berupa peraturan daerah tidak bertentangan dengan peraturan per Undang-Undangan yang berada diatasnya.

Hal ini juga memerlukan peran penting dan koordinasi yang baik antara Menteri Lingkunga Hidup dengan aparat Pemerintahan Daerah sehingga dapat terjalinnya kerjasama yang baik antara pemerintahan Pusat dan pemerintahan Daerah dalam hal pengelolaan lingkungan hidup.

Pengawasan oleh Pemerintah Pusat dapat dibenarkan untuk membangun negara Indonesia karena pemerintah pusat dapat dibenarkan untuk membangun negara Indonesia karena pemerintah Pusat yang bertanggung jawab secara keseluruhan terhadap Penyelenggaraan Pemerintah Pusat / Negara dan Daerah.

Pemerintah pusat juga harus diawasai oleh lembaga negara yang lain terutama lembaga negara yang mempunyai tugas dan fungsi berupa pengawasan, karena pemerintah pusat juga mempunyai  hak untuk mengeluarkan kebijakan-kebijakan uang menyangkut pengelolaan lingkungan hidup.

Kewenangan Pemerintah Pusat dan Daerah dalam pengelolaan lingkungan sangatlah besar sehingga perlu adanya pembatasan yang jel;as dalam hal pengaturan kebijakan kebijakamn dan pengawasannya dalam hal pengelolaan lingkungan hidup

Dan dalam hal pelaksanaan hal tersebut telah juga diatur bebarapa batasan batasan yang jelas dalam keputusan bersama Menteri Negara Lingkungan Hidup dan Menko Wasbangpan.

Yang perlu dicermati adalah kewenangan pemerintah Daerah yang sangat besar sehingga perlu adanya bentuk dan pengawasan yang baik yang dilakukan oleh pemerintah Pusat sehingga jangan sampai terjadi berbagai kebijakan yang merusak lingkungan yang terjadi di setiap kabupaten / Kota yang ada di Indonesia. Pemerintah pusat harus berperan aktif dalam hal melaksanakan pengawasan yng berwawasan lingkungan dapat dijalankan dengan baik oleh pemerintah Indonesia baik Oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah.

 

Apriyan Sucipto, SH, MH

Daftar Kepustakaan ;

1.      M. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia, Jakarta : Pusat Studi Hukum Tata Negara FHUI dan CV. Sinar Bakti, 1988,h. 256

2.      Undang Undang No 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah

3.      ……………………….kutipan dan petikan dari berbagai macam tulisan yang membahas tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.