Istiqamah Lebih Baik dari Seribu Keramat

 

Manusia selalu berkeinginan, ingin ini, ingin itu banyak sekali, manusia berusaha mencapai semua impiannya, 

Didalam perjalanan hidupnya manusia, dimulai dari sejak ia mengenal pendidikan sampai dengan masuk didunia kerja. 

Tentunya, sebagai upaya pencapaian cita citanya, banyak sekali warna usaha.. Ada yang begini  ada yang begitu, ada yang usaha keras.. Ada, yang kordinasi sana sini, tapi ah.. Ada juga yang usaha sekedar nya, tapi dilakukan dengan profesional dan penuh tanggung jawab. 

Kemudian di beberapa kesempatan, saat bincang bincang dengan teman sejawat, aku goda mereka dengan cerita candaan kepada mereka bahwa.. 

"Semalam saya bertemu Albert Einstein, beliau berpesan agar terus istiqamah  dalam belajar. Seperti yang banyak diyakini para Sufi, Einstein juga menyatakan: "Istiqamah lebih baik dari seribu keramat".

Dari pertemuan tersebut, hikmah yang dapat saya petik adalah: apapun jenis jimat yang kita gunakan, tak akan bermanfaat tanpa istiqamah.

Kami tutup, cerita malam tadi dengan menghabiskan minuman kopi, yang kami bawa masing masing dari rumah. 

(apn)

MACAM MACAM SIMAKSI DAN PENJAHAT KONSERVASI

 

Masalah SIMAKSI (SURAT IZIN MASUK KAWASAN KONSERVASI) dan Ticket Masuk ini masih belum clear juga rupanya. Kalau perbedaan Simaksi dan Ticket masuk ini mungkin sudah jelas ya beda fungsinya? Atau belum juga?

Simaksi ini adalah Surat Izin Masuk Kawasan Konservasi, apapun itu bentuknya. Beberapa kawasan konservasi ini bisa berupa kawasan hutan dan gunung, sabana, hutan saja, gunung saja, atau wilayah perairan laut. Misalnya Gede Pangrango, atau Way Kambas itu masuk kawasan konservasi dengan status Taman Nasional. Ada lagi Gunung Krakatau yang merupakan kawasan Cagar Alam (CAL). Ada Pulau Rambut yang statusnya Suaka Margasatwa, juga ada Taman Nasional Kepulauan Seribu., dll

Memang ada beberapa yang tidak perlu SIMAKSI untuk masuk kawasan konservasi. Tapi ini biasanya hanya berlaku di kawasan penyangga atau zona pemanfaatan. Beberapa air terjun atau bumi perkemahan misalnya di kawasan Taman Nasional yang berada di zona penyangga atau zona pemanfaatan, hanya perlu ticket masuk saja. Tapi untuk masuk lebih kedalam kawasan perlu Simaksi. Contohnya di Curug Nangka, atau Buper Sukamantri, itu masuk kawasan Taman Nasionnal, tapi di zona pemanfaatan yang difungsikan sebagai Obyek Wisata Alam, jadi ya cukup bayar ticket saja di hari kedatangan.

Nah SIMAKSI sendiri ada bermacam-macam. Jika teman-teman sering naik ke Gede Pangrango, pasti sering membuat SIMAKSI. Simaksi yang kita pakai adalah Simaksi Pendakian. Ada juga Simaksi untuk penelitian. Juga Simaksi untuk pembuatan film atau pengambilan atau pembuatan video komersial. Juga Simaksi pengambilan atau pembuatan foto komersial. Misalnya untuk iklan atau foto prewedding. 

Yang sangat familier, Simaksi untuk Pendakian, sudah bisa diurus secara online. Untuk Penelitian, pembuatan film atau video komersial, foto komersial, dll harus dibuat secara offline, dengan membuat proposal, surat pengajuan dan akan dipelajari oleh Balai Taman Nasional atau BKSDA. Belum tentu juga diberikan Simaksinya. Pengajuan ini harus berisi apa tujuannya, berapa lama akan berada di kawasan, berapa orang yang ikut, membawa peralatan apa saja, mau lewat jalur mana saja dan kemana saja tujuannya. Ini haus detail.

Setelah Proposal atau pengajuan disetujui, baru yang mengajukan Simaksi ini membayar PNBP atau Penerimaan Negara Bukan Pajak ke rekening kas negara. Setelahnya baru Simaksi akan diterbitkan oleh BKSDA atau Taman Nasional. Beberapa kali saya mengajukan Simaksi untuk penelitian. Sekarang masa berlaku Simaksi ini adalah 3 bulan, dan bisa diperpanjang lagi. Setelah selesai penelitian, kita juga wajib menyerahkan hasil penelitiannya. Ketika membuat program dokumenter untuk stasiun televisi swasta pun saya mengurus Simaksi. Dalam pengajuan Untuk foto komersial, seperti prewedding dan iklan 2,5 juta rupiah. untuk penambahan alat berupa pesawat nir awak dengan video atau drone,  tarif PNBP nya adalah 10 juta rupiah. 

Semua pengajuan Simaksi ini, juga wajib menyerahkan data berupa foto dan/atau video yang kita hasilkan selama berada di kawasan konservasi. Karena segala apa yang ada di kawasan konservasi ini mempunyai property right. Dan pemegang property right ini adalah Pemerintah. Hasil foto maupun audio visual yang dihasilkan, tanpa SIMAKSI, apalagi untuk keperluan komersial, bisa saja kalau BKSDA atau Balai Taman Nasional iseng, mereka bisa menuntut atas pelanggaran hak cipta sesuai Undang-Undang Hak Cipta. Sanksi pidananya adalah kurungan selama-lamanya 5 tahun dan atau denda sebanyak-banyaknya 1  Milyar.

Lalu apakah ada yang nakal menyalahgunakan Simaksi? Banyak! Misalnya mau bikin foto prewedding, tapi pakainya Smaksi Pendakian. Mau bikin tayangan komersial buat TV, pakainya Simaksi Pendakian, kan ngirit jutaan itu. Ada juga yang bahkah prewedding di Cagar Alam tanpa izin. Ada juga yang bikin konten komersial di kawasan Taman Nasional, pakai Simaksi Pendakian, doubel atau telat turun dengan alasan badai. Ini bukan salah peraturannya yang hanya 2 hari 1 malam. Tapi harusnya mengurus Simaksi untuk kegiatan pembuatan video komersial, jadi minta waktu 1 minggu atau 2 minggu pun nggak masalah. Atau mungkin mau ngirit bayar PNBP yang 5 juta dan drone 10 juta itu. Tapi kan sebenarnya bisa disiasati dengan nyari sponsor. Ah, tapi memang banyak yang nakal. Orang-orang seperti ini, menyalahgunakan Simaksi, berarti melanggar UU Konservasi, bukan nakal lagi, tetapi bisa saja disebut “Penjahat Konservasi”.

Yang celaka adalah jika pelaku “Penjahat Konservasi” ini adalah public figure yang punya fans atau pengikut banyak. Kejahatannya itu akan dianggap kebenaran, dan alasan atau argumen pembelaan apapun akan diaminin oleh fans dan pengikutnya. Berani mengkritik, walaupun konstruktif, kita akan diserang oleh pasukannya.

Harusnya ya didenda sesuai tarif PNBP yang seharusnya dia urus. Ketika ternyata dia mengurus Simaksi Pendakian tapi melakukan kegiatan pengambilan atau pembuatan video komersial, apalagi sampai menggunakan Drone, suruh ngurus Simaksi ulang aja, dan bayar PNBP nya, untuk video komersial dan drone. 

Salam Wildlife – Apriyan Sucipto, SH, MH, Esy WK. 

SELAMAT JALAN MAESTRO, GAUNG DAN DENTUM YANG KAU JAGA AKAN ABADI DI SELURUH DUNIA

 

Dalam masa hidupnya, Rahayu Supanggah membawa seni tradisi gamelan ke level dunia. Dalam berbagai kesempatan Pak Panggah - demikian dia akrab disapa ketika masih hidup - memperkenalkan gamelan ke penjuru dunia. Dia juga mendedikasikan diri sebagai dosen di Institut Seni Indonesia (ISI) Solo, Jawa Tengah.

Panggah, sebagai maestro gamelan, sudah melanglang buana mengajar dan berkolaborasi dengan berbagai musisi dunia. Pada 1965, Panggah termasuk dalam rombongan kesenian yang dikirim Bung Karno untuk belajar ke Tiongkok, Korea, dan Jepang.

Pada tahun 1987, Panggah memperkenalkan seni tradisi gamelan ke Inggris. Upaya itu membuahkan hasil, hingga terbentuk sebuah komunitas gamelan di Inggris bernama Southbank Gamelan London. Dalam perkembangannya, salah satu warga Inggris bernama Cathy Eastburn yang kepincut dengan gamelan mengembangkan musik ini di Inggris. Cathy sempat belajar gamelan ke Solo, untuk kemudian kembali ke Inggris.

Kemudian Cathy membawa gamelan kepada para narapidana di Inggris. Gamelan digunakan untuk terapi para narapidana. Musik gamelan yang lembut dianggap dapat memberi efek rasa tenang, dan teduh bagi narapidana.

Salah satu kolaborasi Panggah paling ikonik yang pernah dilakoninya adalah tergabung bersama grup kuartet instrumen gesek bernama Kronos asal Amerika Serikat.

Panggah juga sempat berkolaborasi dengan sutradara Garin Nugroho dalam penggarapan film Opera Jawa (2006) dan Setan Jawa (2016). (Sumber; medcom.id)

Rehabilitasi Mangrove Tuntas, Rakyat Mentas"

 

Alhamdulillah kegiatan Padat Karya Penanaman Mangrove (PKPM) di seluruh wilayah Indonesia semakin meningkat dalam progres dan realisasinya. 

Kemarin saya mengunjungi Desa Lontar, Kecamatan Tirtayasa, Kabupaten Serang, Provinsi Banten. Selain meninjau pelaksanaan PKPM, saya juga ikut menanam mangrove bersama masyarakat setempat.

Atas arahan Presiden Jokowi, PKPM dilaksanakan sejak September, dengan penanaman secara nasional seluas 15.000 ha. Namun setelah dicek lapangan, ternyata bisa mencapai 16 ribu ha lebih, melibatkan lebih dari 35.000 orang, atau bila dihitung melibatkan lebih dari 1,5 juta hari orang kerja (HOK).

Di lokasi yang saya kunjungi ini, masyarakat bekerja dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore, dan mendapatkan uang 80ribu/hari. Uangnya langsung ditransfer ke rekening masing-masing masyarakat.

Kegiatan PKPM mendapat respons yang bagus menggerakkan ekonomi di masa pandemi, dan dukungan bagi Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), dengan nilai anggaran Rp 406,1 Milyar untuk penanaman mangrove seluas 15.000 Ha.

KLHK terus memperluas cakupan kegiatan Padat Karya (PK/cash for work) di 34 provinsi, dan ke depan direncanakan akan menanam sampai 600.000 ha.

PKPM ini bertujuan melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan kemampuan ekonomi masyarakat pesisir. Mangrove juga memiliki peran penting dalam usaha Indonesia mengurangi emisi karbon. Pemerintah tengah menyiapkan skema dan perhitungan yang tepat agar masyarakat mendapatkan nilai ekonomi karbon juga.

Selain melalui penanaman mangrove, kegiatan padat karya setiap tahun dilaksanakan KLHK melalui rehabilitasi hutan dan lahan, pembuatan bangunan sipil teknis konservasi tanah dan air, pembuatan dan penanaman kebun bibit rakyat (KBR), yang melibatkan masyarakat lebih dari 5,9 juta HOK setiap tahun.

#SitiNurbayaBakar

Ego Manusia dan Tugas Sebagai Rimbawan

 

Ego manusia terdiri dari pikiran (thought) dan emosi (emotion). Ego adalah sejumlah memori yang kita identifikasi sebagai ”saya” atau ”me” dan ”my story”, kebiasaan yang kita perankan tanpa kita mengetahuinya, identifikasi kolektif seperti kebangsaan, agama, suku, kelas sosial, atau aliansi politik. 

Ego manusia juga berisi identifikasi personal, bukan hanya dengan kepemilikan, tetapi juga pendapat, penampilan luar, dendam, kebencian yang lama, atau konsep tentang diri kita yang lebih baik atau sama baiknya dengan yang lain, sukses dan kegagalan. 

Sedangkan di dalam pikiran manusia terdapat pula suatu elemen yang kuat yang disebut sebagai  kesakitan mental secara kolektif.   

Tidak ada yang boleh bermain-main dengan tugas sebagai rimbawan, Tugas mulia yang diemban oleh kita sebagai “tamu di bumi karena sejatinya Bumi telah di ciptakan terlebih dahulu sebelum kita di Ciptakan” 

Wiratno Dirjen KSDAE

#KementrianLHKRI

Wanatani atau agroforestry

Wanatani atau agroforestry adalah suatu bentuk pengelolaan sumber daya yang memadukan kegiatan pengelolaan hutan atau pohon kayu-kayuan dengan penanaman komoditas atau tanaman jangka pendek, seperti tanaman pertanian. Model-model wanatani bervariasi mulai dari wanatani sederhana berupa kombinasi penanaman sejenis pohon dengan satu-dua jenis komoditas pertanian, hingga ke wanatani kompleks yang memadukan pengelolaan banyak spesies pohon dengan aneka jenis tanaman pertanian, dan bahkan juga dengan ternak atau perikanan.

Dalam bentuk yang dikenal umum, wanatani ini mencakup rupa-rupa kebun campuran, tegalanberpohon, ladang, lahan bera (belukar), kebun pekarangan, hingga hutan-hutan tanaman rakyat yang lebih kaya jenis seperti yang dikenal dalam rupa talun di Jawa Barat, repong damar di Lampung Barat, parak di SumatraBarat, tembawang (tiwmawakng) di Kalimantan Barat, simpung (simpukng)dan lembo di Kalimantan Timur, dan lain-lain bentuk di berbagai daerah di Indonesia.

Aneka bentuk wanatani ini sebetulnya mencerminkan strategi pengelolaan sumberdaya oleh petani. Tidak seperti halnya perkebunan-perkebunan besar yang dikelola perusahaan, kebanyakan kebun atau hutan rakyat tidak dikelola hanya untuk menghasilkan satu komoditas atau produk. Petani umumnya mengharap kebun atau ladangnya dapat menghasilkan tanaman panganutama (misalnya padi atau jagung), atau tanaman yang bernilai ekonomi tinggi (seperti kopi, cengkih, karet dll.), ditambah dengan produk-produk lain yang sifatnya subsisten seperti kayu bakar, tanaman rempah dan obat, pakan ternak, aneka hasil lainnya.

Variasi unsur-unsur dalam wanatani itu kurang lebih dapat disederhanakan, sbb.:

perpaduan antara tanaman keras (jangka panjang: pohon-pohonan) dengan tanaman semusim (pertanian jangka pendek)

perpaduan tanaman utama (sumber pangan, komoditas ekonomi) dengan tanaman sampingan

perpaduan tanaman penghasil dengan tanaman pendukung (misalnya kopi atau kakao, dengan pohon-pohon peneduhnya)

perpaduan tanaman dengan musim atau umur panen berbeda-beda: padi ladang, mentimun, kopi, damar matakucing, durian.

perpaduan pengelolaan pohon-pohonan dengan perikanan (tambak, balong, embung), dikenal juga dengan istilah silvofishery

perpaduan dengan pemeliharaan ternak (silvopasture) atau pemeliharaan lebah: hutan sebagai penghasil pakan ternak atau lebah, seperti di Sumbawa.

Pola-pola sederhana ini kerap dipraktikkan petani untuk memaksimalkan hasil, terutama di wilayah-wilayah padat penduduk. Pohon-pohon turi, randu, atau jati kerap ditanam pada pematang atau sebagai pembatas petak-petak sawah atau tegalan, di mana tanaman semusim ditanam. Turi membantu menyuburkan tanah dan bunganya dimanfaatkan sebagai sayuran; randu menghasilkan buah kapuk; dan dari jati diharapkan kayunya yang mahal harganya. Bentuk lain adalah pertanaman jeruk atau mangga, yang ditanam pada gundukan-gundukan tanah di tengah sawah.

Pada sisi yang lain, pola yang mirip dimanfaatkan dalam membangun hutan. Pola tumpangsaridalam menanam hutan jati atau hutan pinus di Jawa, adalah satu bentuk wanatani sederhana. Dalam tumpangsari, petani pesanggem dibolehkan memelihara padi ladang, jagung, ketela pohon dan lain-lain di sela-sela larikan tanaman pokok kehutanan (jati, pinus, dll.) yang baru ditanam. Biasanya pada tahun ketiga atau keempat, setelah tanaman hutannya merimbun dan menaungi tanah, kontrak tumpangsari ini berakhir.

Ilmu agroforestri klasik (classic agroforestry) banyak berkutat dengan model-model wanatani sederhana ini.

. 

SUMPAH MAHASISWA

Sebagai bagian dari aktivis gerakan mahasiswa 1980-an, saya merasa Sumpah Mahasiswa selalu aktual.  Sekadar mengingatkan, sumpah itu pertama kali dikumandangkan pada sebuah apel memperingati Hari Sumpah Pemuda tahun 1988 di Kampus UGM Yogyakarta.   Kebetulan penyusun sumpah tersebut juga salah seorang aktivis mahasiswa dari UGM.

Setelah tiga dekade berlalu, sumpah mahasiswa masih sering dibacakan dalam setiap momen aksi. Dalam aksi mahasiswa generasi now, sumpah itu diucapkan disertai tangan tetap mengepal. Seperti bunyi Sumpah Pemuda, sumpah mahasiswa juga terdiri dari tiga larik, dengan prinsip yang sama yaitu tanah air, bangsa, dan bahasa. Bedanya hanya disesuaikan dengan konteks zamannya.  

Saat baru diterbitkan pada 1988, yang paling aktual adalah sumpah nomor satu, "Bertanah air satu, tanah air tanpa penindasan."  Bisa dipahami, ketika itu rezim Orde Baru dalam fase puncak otoritariannya. Begitu represifnya rezim Orde Baru mengendalikan kekuasaannya hingga ke desa-desa.

Setelah kejatuhan Suharto pada 1998, kita telah memasuki era yang lebih demokratis. Bersamaan dengan pergantian zaman, kemungkinan bisa terjadi “rotasi” dalam aktualitas sumpah mahasiswa.  Atmosfer masyarakat yang semakin demokratis, penindasan bukan lagi menjadi isu mendesak, sehingga sumpah nomor satu bisa sedikit bergeser, untuk digantikan sumpah nomor tiga, "Berbahasa satu, bahasa tanpa kebohongan."

Jangan Bohongi Rakyat

Setiap generasi selalu memiliki tantangan sendiri, yang tentu sangat berbeda dengan generasi sebelumnya.  Salah satu tantangan generasi now (milenial) adalah bagaimana mengelola kecepatan informasi yang sangat masif di era digital.  Sumpah nomor tiga yang terkait dengan bahasa, secara tidak langsung memberi antisipasi pada situasi yang dihadapi aktivis gerakan mahasiswa sekarang.

Berkat bantuan teknologi, dibanding aktivis generasi 1980-an, aktivis generasi sekarang ibarat surga dalam perkara memperoleh informasi. Bagi generasi 1980-an, untuk mendapatkan informasi alternatif, yakni informasi yang bukan dirilis lembaga resmi (negara), butuh perjuangan sendiri. Tentu saja karena belum ada ponsel, smartphone, internet maupun platform media sosial.  

Generasi 1980-an biasa memperoleh informasi alternatif dalam diskusi terbatas yang seringkali harus “kucing-kucingan” dengan pihak aparat. Termasuk distribusi barang cetakan, seperti selebaran gelap, buletin, majalah, dan buku-buku yang memberi pandangan kritis serta wacana alternatif dalam menyikapi kebijakan pemerintah dan pembangunan.

Namun kemudahan dan kecepatan dalam memperoleh informasi saat ini memiliki konsekuensi tersendiri. Terutama rawan dengan berita bohong (hoax), berpikir instan, dan kurang kontemplasi.  Semoga ini hanya kekhawatiran saya saja sebagai bagian dari generasi aktifis yang telah lewat, bahwa kebiasaan berpikir instan pada gilirannya akan menghasilkan produk “setengah matang”.  Ini yang harus kita hindari.

Saya termasuk beruntung sebagai orang yang turut mengalami saat informasi masih disebarkan secara manual, sampai era digital seperti sekarang.  Informasi adalah domain publik, kecuali informasi terkait rahasia negara karena memang ada regulasi yang mengatur soal itu.

Akses informasi bisa menjadi indikator demokratis tidaknya sebuah bangsa. Bandingkan dengan era Orde Baru misalnya, ketika masyarakat seolah “dipaksa” menerima informasi yang datangnya dari lembaga negara. Karena memang hanya lembaga negara yang memiliki otoritas atas diseminasi informasi, meski dalam hati kita ragu atas kebenaran informasi tersebut. Di era pasca reformasi dan di zaman internet saat ini, penguasaan informasi secara sepihak seperti itu tidak berlaku lagi.

Saya percaya pada komitmen kerakyatan aktivis mahasiswa, satu hal yang harus kita ingat, jangan memberi hoaks pada rakyat. Kepandaian dan intelektual sebagai mahasiswa harus dimanfaatkan untuk meringankan beban rakyat.

Diuji Waktu 

Komitmen kerakyatan aktivis gerakan mahasiswa telah terbukti menjadi pilar gerakan civil society hari ini.   Mereka bergerak dalam lintas isu, mulai isu internal kampus, perburuhan, HAM, dan isu-isu kerakyatan lainnya.  Contoh yang fenomenal misalnya aksi dukungan terhadap KPK, dan isu terkait UU Cipta Kerja baru-baru ini.

Kiprah generasi baru telah menjadi ikonik di tengah gelombang gerakan civil society. Mereka adalah generasi aktivis yang berani menyatakan hati nuraninya, walaupun kadang bertentangan dengan penguasa.  Sebuah generasi  yang tidak sekadar mencari  jabatan dan kesejahteraan, namun keadilan dan kebenaran. Pada titik ini, kita seolah dingatkan kembali pada butir lain dari sumpah mahasiswa, yaitu "Berbangsa  satu, bangsa yang gandrung akan keadilan."

Fase sebagai aktivis gerakan mahasiswa sejatinya bersifat sementara, karena berhubungan dengan usia. Kelak dengan berjalannya waktu, aktivis gerakan mahasiswa generasi sekarang, pada satu-dua dekade ke depan akan menjadi pimpinan.  Memang tidak semua mantan aktivis akan terserap dalam lingkaran elite politik atau elite pemerintahan, karena berkaitan dengan pilihan hidup masing-masing.

Namun dalam tradisi politik kita, mantan aktivis gerakan mahasiswa merupakan salah satu sumber rekrutmen utama untuk mengisi formasi elite politik atau pemerintahan, seperti sekedar menyebut nama Pramono Anung, Tjahjo Kumolo, Teten Masduki, Ganjar Pranowo, Fadjroel Rachman, dan lain-lain.

Jika tiba saatnya nanti, para aktivis generasi sekarang akan mengikuti jejak nama-nama tersebut, dengan masuk lingkaran elite politik dan pemerintahan.   Kiranya prinsip atau nilai yang terkandung dalam sumpah mahasiswa bisa dijadikan bekal dalam memimpin. Janganlah kita melakukan kebohongan pada rakyat, dan juga berlaku adil pada rakyat.

Seperti bunyi adagium lama bagi etika politisi, yakni satunya antara kata dan perbuatan. Rakyat akan selalu mengingat apa yang pernah kita katakan saat kita masih menjadi aktivis mahasiswa.  Karena memori rakyat tidak sependek memori politisi. ***

-------------

Eko Sulistyo

Penulis adalah Aktifis Mahasiswa 1980-an.

Penataan Sarana dan Prasarana Wisata di Pulau Rinca TN Komodo Tetap Patuhi Kaidah Konservasi

 

Taman Nasional Komodo (TNK) yang ditunjuk pada tahun 1980 memiliki label global, sebagai Cagar Biosfer (1977) dan Warisan Dunia (1991) oleh UNESCO, memiliki luas 173.300 Ha, terdiri dari 58.449 Ha (33,76%) daratan dan 114.801 Ha (66,24%) perairan. Dari luas tersebut, ditetapkan Zona Pemanfaatan Wisata Daratan 824 Ha (0,4%) dan Zona Pemanfaatan Wisata Bahari 1.584 Ha (0,95%). Jadi pengembangan wisata alam sangat dibatasi, hanya pada Zona Pemanfaatan tersebut. Ini prinsip kehati-hatian yang ditetapkan sejak dari perencanaan ruang kelola di TNK tersebut.

Aktivitas wisata di TNK selama ini telah menarik minat wisatawan domestik maupun mancanegara. Sejak ditetapkan sebagai TN hingga saat ini sarana prasarana (sarpras) di TNK terus dikembangkan baik untuk wisata edukasi, maupun penelitian. Penataan sarpras yang sedang dilakukan di Lembah Loh Buaya Pulau Rinca TNK oleh Kementerian PUPR telah mencapai 30% dari rencana yang akan selesai pada Bulan Juni 2021. Saat ini penataan tengah memasuki tahap pembongkaran bangunan eksisting dan pembuangan puing, pembersihan pile cap, dan pembuatan tiang pancang.

.

sumber http://ppid.menlhk.go.id/berita_foto/browse/2587

Sumatran Rhino Sanctuary (SRS)

 

Taman Nasional Way Kambas (TNWK) terletak di Propinsi Lampung diantara 4°37′ – 5°16′ derajat lintang selatan dan 105 33′ -105 54′ derajat bujur timur dan berbatasan langsung dengan pantai bagian selatan pulau Sumatera yang menghadap ke Pulau Jawa.

Luas TNWK adalah 130.000 ha, sedangkan kawasan yang dimohon untuk diusahakan bagi pembangunan dan pengembangan Pusat Pengembangbiakan Badak Sumatera seluas 10.000 ha yang dibagi atas 2 blok, yaitu blok I seluas 9.500 ha meliputi kawasan diantara Way Kanan, Way Negara Batin dan batas selatan Taman Nasional, dan blok II seluas 500 ha yang meliputi kawasan pantai yang berada di muara Way Kanan.

Pada tahun 1996 Pusat Pengembangbiakan Badak Sumatera dengan nama Suaka Rhino Sumatera mulai dibangun didalam kawasan TNWK, Lampung. Suaka Rhino Sumatera ini adalah suaka pertama yang dibangun di Indonesia sesuai dengan rekomendasi lokakarya Pengembangan Suaka Badak Sumatera tahun 1994 di Safari Garden Hotel, Cisarua, Bogor. TNWK terpilih sebagai lokasi pertama dibangunnya SRS melalui proses penyeleksian terhadap beberapa kawasan yang potensial sebagai pusat pengembangbiakan badak sumatera, diantaranya adalah Sukaraja (TNBBS), Bangko-Jambi (TNKS), Air Seblat (TNKS), Sungai Lepan (TNGL) dan Way Kambas – Lampung (TNWK).

Suaka Rhino Sumatera (Sumatran Rhino Sanctuary) disingkat SRS adalah suatu upaya untuk menyediakan kawasan yang sangat luas dan lebih alami, yang diharapkan akan membuat badak sumatera berkembangbiak. SRS juga berperan sebagai pusat operasi perlindungan badak in-situ.

SRS dibangun di zona khusus (lain) TNWK dengan luas ±100 ha dari ±10.000 ha luas kawasan antara Way Kanan dan Way Negarabatin yang berfungsi sebagai lokasi konservasi in situ badak sumatera/ekoturisme.

SRS dibangun dan dikembangkan dengan konsep pengelolaan SRS yang terprogram dan terpadu secara semi in-situ. Walaupun tetap pada sebuah tempat yang dibatasi namun badak dipelihara sealami mungkin dengan kebutuhan yang jauh lebih alami dari pada waktu di kebun binatang. Pada lokasi SRS, badak dibiarkan hidup sendiri di areal masing-masing (10-20 ha) yang saling berhubungan ke center area sebagai lokasi pada masa kawin (setiap 20 – 25 hari/periode). Sistem ini meniru perilaku badak Sumatera di alam dimana ia merupakan satwa soliter, dan di SRS badak memiliki areal jelajah yang cukup luas, topografi habitat alami dan makanan yang cukup dengan variasi yang lengkap. Di sini juga diberikan daun dan buah tambahan agar kebutuhan makannya benar-benar terpenuhi. Campur tangan manusia sangat dibatasi tetapi badak tetap dalam pengawasan yang intensif, dimana pengamatan dilakukan sepanjang hari.

Di SRS yang utama diperhatikan adalah kesehatan badak, termasuk mempelajari bagaimana mempertahankan dan memonitor kesehatan tersebut, petugas harus mengetahui sedini mungkin kelainan atau gangguan sakit pada badak. Demikian pula halnya dengan upaya reproduksinya, selalu diupayakan ketepatan dalam waktu penggabungan atau perkawinan. Juga dalam pengambilan sampel (darah, urine dan feces) untuk diperiksa secara rutin dan cepat di laboratorium. Sejauh ini kondisi kesehatan badak yang ada di SRS sangat baik tanpa gangguan yang berarti. Untuk memonitor berat badan dilakukan penimbangan minimal sekali dalam seminggu.

Upaya lain dalam mengantisipasi penularan penyakit adalah dengan melakukan survey penyakit (diseases survelaince) di sekitar TNWK termasuk di desa-desa yang berbatasan langsung dengan kawasan taman nasional setiap tahun.

Pemeliharaan sealami mungkin adalah upaya untuk meningkatkan kesejahteraan dan reproduksi badak, sehingga mendekati kondisi normal seperti di habitat alaminya. SRS mencoba untuk mengungkap semua fakta informasi tentang badak sumatra secara ilmiah sehingga diharapkan menjadi pusat riset dan pengembangbiakan badak. Sehingga di masa depan diharapkan dapat menjadi sumber satwa untuk reintroduksi memperkuat populasi alam (in-situ). Tentu bila kawasan yang ingin direintroduksi terjamin aman dari gangguan kerusakan dan perburuan badak.

Di SRS, melalui berbagai penelitian tahap awal informasi tentang badak sumatera telah diperoleh, antara lain telah ada data perilaku harian (daya jelajah, makanan, aktivitas berkubang, dll), perilaku perkawinan (mengetahui tanda dan waktu penggabungan yang tepat, analisa sperma, ultrasound, dll) dan monitoring khusus kesehatan (pemeriksaan rutin dan laboratorium). Berbagai peneliti telah datang ke SRS dan melakukan beberapa penelitian anatara lain dari IPB, Unila, Cornell University, Ohio University, Assafiiyah, UNAS, dll. Informasi yang telah dikumpulkan sangat berguna untuk pemeliharaan badak yang tepat di habitat alaminya dan didapat pula pengetahuan yang lebih banyak tentang kehidupan badak sumatera.

Note:

Protocol Visits to Sumatran Rhino Sanctuary,

Kesatuan Pengelola Hutan (Lindung dan Produksi)

 Dari 120,3 juta Ha kawasan hutan negara, hampir separuhnya (46,5% atau 55,93 juta hektare) tidak dikelola secara intensif. Di antara kawasan itu adalah 30 juta Ha hutan dibawah wewenang Pemerintah Daerah. Baru sekitar 64,37 juta Ha (53,5%) hutan yang dikelola dengan cukup intensif. Kawasan hutan yang dikelola intensifsebagian besar merupakan hutan produksi dalam bentuk Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan KayuIUPHHK) seluas 36,17 juta hektare. Yang dikelolaberdasarkan sistem hutan alam oleh 324 unit usaha seluas 26,2 juta Ha. Yang dikelola dengan sistem Ha, serta kelompok-kelompok hutan konservasi sebanyak 534 lokasi seluas 28,2 juta Ha.

Namun demikian, baik kawasan yang dikelola dan tidak dikelola terjadi konflik atau ada potensi konflik tentang pemanfaatan hutan. Diperkirakan seluas 17,6 juta Ha – 24,4 juta Ha hutan terjadi konflik berupa tumpang-tindih klaim hutan Negara dan klaim masyarakat adat atau masyarakat local lainnya, pengembangan desa/kampung, serta adanya izin sektor lain yang dalam praktiknya terletak dalam kawasan hutan. Ketiadaan pengelolaan hutan, dan konflik atau potensi konflik mengakibatkan hilangnya sejumlah insentif pelestarian hutan alam yang masih ada dan disinsentif bagi pelestarian hasil rehabilitasi hutan dan lahan.  Dalam skala nasional, luasnya hutan yang tidak dikelola menjadi penyebab lemahnya pemerintah menjalankan kewajiban dalam mengamankan asset hutan alam maupun hasil rehabilitasi. Situasi yang sama dialami para pemegang hak atau izin.

Realitas di atas menunjukkan bahwa untuk mencapai tujuan pengelolaan hutan, baik mempertahankan hutan alam yang tersisa maupun membangun hutan tanaman baru dan diharapkan berhasil, diperlukan prioritas kegiatan teknis sekurang-kurangnya mencakup:

1. Penyelesaian masalah kawasan hutan yang telah terjadi dan menghindari terjadinya masalah baru di masa depan serta meningkatkan kapasitas pengelolaan hutan konservasi dan hutan lindung

2. Mempermudah akses bagi penerima manfaat atau dapat menekan terjadinya ekonomi biaya tinggi serta terdapat landasan kuat untuk mengalokasikan manfaat hutan secara adil

3. Menyediakan infrastruktur sosial maupun ekonomi bagi penguatan kelembagaan local terutama yang mendapat akses pemanfaatan sumberdaya hutan, peningkatan efisiensi ekonomi maupun pengembangan nilai tambah hasil hutan.

Ketiga kegiatan teknis tersebut harus dilakukan dan berorientasi pada perencanaan secara spasial dengan memperhatikan situasi sosial ekonomi lokal serta menyatukan arah pelaksanaan kegiatan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kebupaten/Kota. Untuk keperluan inilah pembangunan KPH menjadi solusi strategis yang tidak dapat dihindari.

Landasan pembentukan KPH didasarkan terutama oleh beberapa peraturan-perundangan, sebagai berikut:

1. UU 41 tahun 1999 tentang Kehutanan

2. PP 44/2004 tentang Perencanaan Kehutanan

3. PP 6/2007 Jo PP 3/2008 tentang Tata Hutan, Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan

4. PP 38/2007 tentang Pembagian Urusan antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota

5. PP 41/2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah

6. Permenhut P. 6/Menhut-II/2009 tentang Pembentukan Wilayah KPH.

7. Permenhut P. 6/Menhut-II/2010 tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) Pengelolaan Hutan pada KPH Lindung (KPHL) dan KPH Produksi (KPHP)

8. Permendagri No. 61/2010 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi di Daerah.

Berdasarkan peraturan-perundangan tersebut, dijelaskan pokok-pokok kandungan isinya yang menjadi pilar kebijakan pembentukan KPH. Semua hutan di wilayah Republik Indonesia termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara untuk sebesarbesarnya kemakmuran rakyat. Dalam rangka penguasaan tersebut negara memberi wewenang kepada Pemerintah untuk mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan. Pengurusan hutan bertujuan untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya serta serbaguna dan lestari untuk kemakmuran rakyat, meliputi:

1. Perencanaan kehutanan

2. Pengelolaan hutan

3. Penelitian dan pengembangan, pendidikan dan latihan, serta penyuluhan kehutanan, dan

4. Pengawasan

Organisasi KPH mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan pengelolaan hutan,meliputi:

a. Tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan

b. Pemanfaatan hutan dalam hal pemantauan dan pengendalian terhadap pemegang ijin

c. Penggunaan kawasan hutan dalam hal pemantauan dan pengendalian terhadap pemegang ijin

d. Pemanfaatan hutan di wilayah tertentu

e. Rehabilitasi hutan dan reklamasi

f. Perlindungan hutan dan konservasi alam.

2. Menjabarkan kebijakan kehutanan Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota untuk diimplementasikan

3. Melaksanakan kegiatan pengelolaan hutan di wilayahnya mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan serta pengendalian

4. Melaksanakan pemantauan dan penilaian atas pelaksanaan kegiatan pengelolaan hutan diwilayahnya.

Dalam Peraturan Pemerintah No. 6 tahun 2007 Jo Peraturan Pemerintah No. 3 tahun 2008 tentang Tata Hutan, Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan telah ditetapkan tugas pokok dan fungsi KPH. Tugas pokok dan fungsi KPH tersebut –  terutama untuk KPHP dan KPHL – sebelum ada KPH sebagian dilaksanakan oleh Dinas Kehutanan Provinsi dan Kabupaten/ Kota dan sebagian diantaranya dilaksanakan oleh para pemegang ijin. Dengan demikian, maka sebelum ada KPH, seluruh tugas pokok dan fungsi KPH tetap dijalankan oleh Dinas Kehutanan Provinsi dan Kabupaten/Kota. Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi KPH tersebut yaitu pada penyelenggaraan manajemen pengelolaan hutan di tingkat tapak/lapangan, sedangkan tugas pokok dan fungsi Dinas Kehutanan yaitu penyelenggaraan pengurusan/ administrasi kehutanan.

Dalam rangka pembangunan KPHP dan KPHL di Indonesia maka kementerian kehutanan telah menetapkan indikator kinerja utama (IKU) yang terkait dengan KPH yang tertuang pula dalam Rencana Strategis  Kementerian Kehutanan pada Permenhut No. P51/Menhut-II/2010 tentang  penetapan wilayah KPH di seluruh Indonesia dan beroperasinya 120 KPH maka perlu dibentuk KPH Model di Seluruh Indonesia. Pembangunan KPHP dan KPHL meliputi tiga aspek yaitu pembangunan wilayah, pembentukan organisasi dan penyusunan rencana.

Wayang Kulit

 Sejumlah pekerja seni melakukan pertunjukan wayang kulit di atas genteng rumah di Tegalgiri, Nogosari, Boyolali, Jawa Tengah, Kamis (8/10/2020). 

Pertunjukan tersebut sebagai bentuk aksi protes pekerja seni yang terhenti semenjak pandemi COVID-19 serta berharap adanya solusi dan kebijakan dari pemerintah dalam kegiatan pagelaran pertunjukan seni sehingga ekonomi pekerja seni tetap berjalan. ⁣

⁣

📸 ANTARA/ALOYSIUS JAROT NUGROHO 

from @mediaindonesia

UU Cipta Kerja telah disahkan. Dalam UU ini juga mencakup masalah Lingkungan Hidup dan kehutanan.

 

Banyak sekali narasi-narasi berkembang yang perlu diluruskan. Salah satunya perihal perhutanan sosial.

Perlu dicatat, UU Cipta Kerja adalah UU berpihak ke rakyat kecil, tidak hanya swasta besar. Inilah untuk pertama kalinya ada UU yang memasukkan secara ekplisit mengenai Perhutanan Sosial.

Melalui Perhutanan Sosial, hak-hak masyarakat dilindungi. Izin tidak lagi diberikan hanya kepada korporasi, tapi kepada kelompok tani. Hak-hak rakyat terpenuhi. Diatur sedemikian rupa  sehingga tidak lagi seperti di waktu-waktu yang lalu sangat banyak izin dikeluarkan untuk swasta dan sangat sedikit izin untuk akses masyarakat. Presiden Jokowi sudah mengawalinya untuk memberikan izin-izin bagi masyarakat sehingga ada proporsi keadilan buat rakyat. 

Perhutanan Sosial merupakan sistem pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan dalam kawasan hutan negara atau hutan hak/hutan adat yang dilaksanakan masyarakat setempat untuk meningkatkan kesejahteraannya, menjaga keseimbangan lingkungan, dan dinamika sosial budaya.

Hutan sosial juga menjadi salah satu alternatif menyelesaikan sengketa terhadap pelanggaran atau pencurian di hutan. 

Contoh konkrit dengan adanya UU Cipta Kerja, tidak boleh ada lagi kriminalisasi pada petani kecil atau masyarakat adat. Sebelumnya UU cukup  kejam sekali, bahkan istilahnya dulu di hutan konservasi itu “ranting tak boleh patah, nyamuk tak boleh mati “. Petani yang tidak mengerti, tidak sengaja melakukan kegiatan di dalam hutan, atau bahkan sebetulnya mereka sudah berumah di hutan, bisa langsung berhadapan dengan hukum. Sekarang ada pengenaan sanksi administratif, bukan pidana, dan kepada masyarakat tersebut, dilakukan pembinaan dan diberikan legalitas akses. Istilahnya dalam UU berupa  kebijakan penataan kawasan hutan seperti hutan sosial, kemitraan konservasi, reforma agraria, hutan adat, dan lain-lain.

UU Cipta Kerja sangat berpihak kepada masyarakat, mengedepankan restorative justice. Penegakan hukum bagi perusak lingkungan juga semakin jelas, tegas, dan lebih terukur.

Masih banyak yang perlu kita sampaikan, dan akan terus kita sampaikan, sehingga UU Cipta Kerja, sebagaimana tujuannya, dapat mewujudkan Indonesia Maju.

RIP Edward Van Halen (1955-2020)

Siapa yang menyangka kalau keputusan clarinetist jazz Jan Van Halen untuk mencoba peruntungannya di Indonesia (wilayah yang pernah jadi daerah jajahan negaranya Belanda) akan mempertemukannya dengan Eugenia Van Beers, seorang gadis Indo-Belanda kelahiran Rangkasbitung yang yang sedikit lebih tua dari beliau. 

Siapa yang menyangka juga, setelah berhasil mempersunting gadis idamannya itu di Jakarta sekitar tahun 1950an, situasi menjadi tidak nyaman bagi orang-orang Belanda dan Indo-Belanda di Indonesia. Ini memaksa pasangan pengantin baru ini untuk hengkang ke kampung halaman Jan Van Halen di Belanda. 

Siapa sangka juga karir Jan Van Halen yang mandek di Belanda, dan juga cerita-cerita indah menggiurkan dari teman-teman mereka yang lebih dahulu pindah ke Amerika, akan membawa keluarga kecil yang sekarang sudah punya dua anak laki-laki ini untuk hijrah ke Amerika tahun 1962.

Dan siapa sangka juga kepindahan mereka ke Pasadena California adalah awal dari kelahiran suatu grup musik besar Amerika dan dunia, grup yang membawa nama keluarga mereka Van Halen. Dan juga siapa sangka anak bungsu mereka Edward kemudian akan menjadi salah satu dewa gitar rock dunia. 

Sungguh suatu rangkaian keputusan yang berakhir luar biasa. Tidak terbayang apa jadinya kalau saja dulu Opa Jan Van Halen memutuskan untuk bertahan di Indonesia. Grup legendaris Van Halen mungkin tidak akan pernah ada. Edward dan Alexander mungkin akan tetap menjadi tokoh terkenal di Indonesia sebagai artis sinetron Indo dengan peran² jagoan (dan di hari tuanya akan menjadi pemeran antagonis seperti umumnya aktor-aktor keturunan Indo Belanda di Indonesia lainnya)

INILAH MANFAAT RUU CIPTA KERJA BAGI PEKERJA, NELAYAN, PENGUSAHA DAN MASYARAKAT INDONESIA PASTINYA

 

Selama ini masalah yang kerap menghambat peningkatan investasi dan pembukaan lapangan kerja, antara lain proses perizinan berusaha yang rumit dan lama, persyaratan 

investasi yang memberatkan, pengadaan lahan yang sulit, hingga pemberdayaan UMKM dan Koperasi yang belum optimal. Ditambah lagi proses administrasi dan birokrasi perizinan yang cenderung lamban, yang pada akhirnya menghambat investasi dan pembukaan lapangan kerja.

RUU Cipta Kerja ditujukan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang menghambat peningkatan investasi dan pembukaan lapangan kerja, melalui penyederhanaan sistem birokrasi dan perizinan, kemudahan bagi pelaku usaha terutama UMKM, ekosistem investasi yang kondusif, hingga penciptaan lapangan kerja untuk menjawab kebutuhan Angkatan kerja yang terus bertambah.

Manfaat yang dapat dirasakan setelah berlakunya UU Cipta Kerja, antara lain bagi pelaku Usaha  Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) berupa dukungan dalam bentuk kemudahan dan kepastian dalam proses perizinan melalui OSS (Online Single Submission). Ditambah lagi kemudahan dalam mendaftarkan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI), kemudahan dalam mendirikan Perseroan Terbuka (PT) perseorangan, hingga kemudahan dengan persyaratan yang mudah dan juga biaya yang 

murah, sehingga ada kepastian legalitas bagi pelaku usaha UMKM.

RUU CK juga menawarkan kemudahan dalam pendirian koperasi, dengan menetapkan minimal jumlah pendirian hanya oleh 9 (sembilan) orang. Koperasi juga diberikan dasar hukum yang kuat untuk melaksanakan prinsip usaha syariah, selain juga kemudahan dalam pemanfaatan teknologi.

Untuk Sertifikasi Halal, RUU CK menjamin percepatan dan kepastian dalam proses sertifikasi halal. Bahkan bagi pelaku UMK, diberikan kemudahan tambahan berupa biaya sertifikasi yang ditanggung pemerintah. Lembaga Pemeriksa Halal juga diperluas lingkupnya, kini dapat dilakukan oleh Ormas Islam dan Perguruan Tinggi Negeri. 

Terkait keberadaan perkebunan masyarakat yang terlanjur masuk kawasan hutan, masyarakat akan dapat memiliki kepastian pemanfaatan atas keterlanjuran lahan dalam kawasan hutan, di mana untuk lahan masyarakat yang berada di kawasan konservasi, masyarakat tetap dapat memanfaatkan hasil perkebunan dengan pengawasan dari pemerintah. 

Tak hanya itu, bagi nelayan juga diatur penyederhanaan perizinan berusaha untuk kapal perikanan. Kini perizinan hanya cukup satu pintu melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Kementerian Perhubungan tetap memberikan dukungan melalui standar keselamatan.

RUU CK juga akan mempercepat pembangunan rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), yang dikelola khusus oleh Badan Percepatan Penyelenggaraan Perumahan (BP3). 

Percepatan reformasi agraria dan redistribusi tanah juga akan dilakukan oleh Bank Tanah.

Terkait peningkatan perlindungan kepada Pekerja, RUU CK menjamin adanya kepastian dalam pemberian pesangon, di mana dalam pemberian pesangon Pemerintah menerapkan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) dengan tidak mengurangi manfaat Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKm), Jaminan Hari Tua (JHT), dan Jaminan Pensiun (JP), serta tidak menambah beban iuran dari pekerja atau pengusaha.

“Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) merupakan bentuk perlindungan terhadap Pekerja yang terkena PHK, dengan manfaat berupa cash-benefit, upskilling dan upgrading, serta akses ke pasar tenaga kerja, sehingga bisa mendapatkan pekerjaan baru atau bisa membuka usaha”, ujar Menko Airlangga.

Mekanisme Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) juga tetap mengikuti persyaratan yang diatur dalam UU Ketenagakerjaan. Selain itu, RUU Cipta Kerja tidak menghilangkan hak cuti haid dan cuti hamil yang telah diatur dalam UU Ketenagakerjaan.

Sedangkan bagi Pelaku Usaha, RUU Cipta Kerja akan memberi manfaat yang mencakup 

kemudahan dan kepastian dalam mendapatkan perizinan berusaha dengan penerapan perizinan berbasis risiko (risk based approach) dan penerapan standar. Selain itu, dengan adanya pemberian 

hak dan perlindungan pekerja/ buruh yang lebih baik, akan mampu meningkatkan daya saing dan produktivitas usaha.

Pelaku usaha juga mendapatkan insentif dan kemudahan, baik dalam bentuk insentif fiskal maupun kemudahan dan kepastian pelayanan dalam rangka investasi, di samping adanya bidang kegiatan usaha yang lebih luas untuk dapat dimasuki investasi, dengan mengacu kepada bidang usaha yang diprioritaskan Pemerintah (Daftar Prioritas Investasi).

Jaminan perlindungan hukum yang cukup kuat juga kini dimiliki pelaku usaha, dengan penerapan ultimum remedium yang berkaitan dengan sanksi, dimana pelanggaran administrasi hanya dikenakan sanksi administrasi, sedangkan pelanggaran yang menimbulkan akibat K3L (Keselamatan, Keselamatan, Keamanan, dan Lingkungan) dikenakan sanksi pidana. 

Menko Airlangga menambahkan, “RUU Cipta Kerja juga menegaskan peran dan fungsi Pemerintah Daerah sebagai bagian dari sistem pemerintahan, di mana kewenangan yang telah ada, tetap dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, sesuai dengan NSPK yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, sehingga akan tercipta adanya suatu standar pelayanan yang baik untuk seluruh daerah”.

RUU Cipta Kerja juga mengatur dan menerapkan kebijakan satu peta (one map policy) yang dituangkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), dengan mengintegrasikan tata ruang darat, tata ruang pesisir dan pulau-pulau kecil, tata ruang laut, serta tata ruang kawasan terutama kawasan hutan, sehingga ada aspek kepastian hukum bagi pelaku usaha yang telah memenuhi kesesuaian tata ruang dalam RTRW. Pemerintah Pusat bersama dengan Pemerintah Daerah akan mempercepat penetapan RDTR dalam bentuk digital.

#info_sekitar_presiden, #omnibuslaw#indonesiahebat, #investasi_cepat

Rancangan Undang-undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja, resmi disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Senin (5/10/2020).

 

Namun, pengesahan tersebut menuai penolakan yang besar dari para serikat pekerja, buruh dan mahasiswa di Indonesia.

Menilai banyak aturan yang melanggar hak asasi manusia dan merugikan pekerja.

Dalam RUU Omnibus Law Cipta Kerja tersebut dinilai terdapat aturan-aturan yang kurang memberdayakan tenaga kerja Indonesia, justru lebih memprioritaskan tenaga dan perusahaan asing.

Selain itu, dalam pembahasan RUU tersebut juga seharusnya melibatkan serikat pekerja untuk menentukan pasal dan aturan seperti apa yang seharusnya dapat memberikan hak para pekerja.

Lalu adakah keuntungannya bagi rakyat Indonesia?

Di sisi lain, Menteri Koordinator Perekonomian, Airlangga Hartarto mengatakan UU Ciptaker membuat para tenaga kerja akan banyak terbantu.

Apa saja keuntungan untuk pekerja? Berikut ulasannya.

Dikutip dari money.kompas.com, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja akan bermanfaat besar untuk mendorong pemulihan ekonomi nasional dan membawa Indonesia memasuki era baru perekonomian global.

Manfaat dari Omnibus Law UU Cipta Kerja

1. Beri Kepastian Bonus Hingga Jam Lembur

Menko Airlangga menyebutkan, dalam UU Ciptaker, salah satunya sudah diatur tentang bonus yang akan diterima para buruh. Bahkan telah diatur pula jam lembur para buruh.

"Dalam UU tersebut sudah diatur bonus yang diterima buruh berbasis kinerja. Jumlah maksimal jam lembur juga ditambah dari tiga jam menjadi empat jam per hari. Ini tentunya menjadikan buruh lebih produktif," ujar Menko Airlangga di Gedung DPR RI, Senin (5/10).

2. Jaminan Korban PHK

Menko Airlangga menambahkan, dalam UU Ciptaker, disebutkan bahwa pemerintah akan membantu para karyawan yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dengan memberikan berbagai pelatihan kerja.

Selain itu, jika belum mendapatkan pekerjaan, maka pemerintah akan memberikan bantuan berupa uang tunai, yang akan dibayarkan selama enam bulan oleh BPJS Ketenagakerjaan.

Melalui UU Cipta Kerja, pemerintah hadir untuk membantu para karyawan yang di-PHK. Kalau belum dapat kerja, mereka akan dapat bantuan berupa gaji dari BPJS Ketenagakerjaan, formatnya adalah asuransi," ujar Menko Airlangga.

Menko Airlangga mengatakan bahwa selama ini, belum pernah ada jaminan terhadap tenaga kerja yang terkena PHK.

Sehingga, dia merasa masyarakat perlu menerima tujuan baik pemerintah melalui UU Ciptaker.

"Ini yang belum pernah terjadi. Sebelumnya hanya ada jaminan kematian, jaminan kecelakaan kerja, dan jaminan hari tua. Siapa yang menjamin apabila terjadi PHK?," tambahnya.

3. Hak Cuti Haid dan Hamil Tidah Dihapus

Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto memastikan cuti hamil dan cuti haid di UU Cipta Kerja tidak dihapus.

Pekerja wanita tetap bisa memanfaatkan cuti tersebut di waktu yang dibutuhkan.

Menko Airlangga bilang, cuti tersebut sudah diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan.

"Jadi (UU) Cipta Kerja tidak menghapus cuti haid dan cuti hamil yang sudah diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan," katanya.

Airlangga juga menuturkan, dalam UU juga mengatur penyesuaian jam kerja. "Pengaturan jam kerja disesuaikan apakah industri apakah ekonomi digital," ujarnya.

4. Buka Lapangan Kerja

Selain itu, menurut Menko Airlangga, salah satu cara untuk menyediakan lapangan pekerjaan sebanyak-banyaknya adalah dengan menarik investasi baik dalam maupun luar negeri.

Namun permasalahan yang seringkali ditemui adalah masih banyak aturan yang tumpang tindih dan mempersulit.

"Namun tantangan terbesar adalah bagaimana kita mampu menyediakan lapangan kerja dengan banyaknya aturan atau hiper regulasi kita memerlukan penyederhanaan sinkronisasi," kata Menko Airlangga.

Atas dasar itu, kehadiran UU Ciptaker, menurutnya, bisa menjadi solusi.

Karena dengan adanya UU Ciptaker ini bisa menghapus dan menyederhanakan UU yang mempersulit investasi.

"Untuk itulah diperlukan UU Cipta Kerja yang mengubah atau merevisi beberapa UU yang menghambat pencapaian tujuan dan penciptaan lapangan kerja. UU tersebut sekaligus sebagai instrumen dan penyederhanaan serta peningkatan efektivitas birokrasi," jelasnya.

5. Pesangon Pekerja Tetap Menjadi yang Tertinggi di Dunia

Sekretaris Eksekutif I Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN), Raden Pardede, menanggapi polemik atas pengesahan RUU Cipta Kerja. Khususnya menyangkut soal pengurangan pesangon bagi tenaga kerja dari 32 kali menjadi 25 kali.

Menurut dia, rencana pemotongan pesangon dalam RUU sapu jagat itu justru menjadi jalan tengah antara kepentingan pengusaha dan pekerja atau buruh.

Mengingat nilai pesangon bagi pekerja di Indonesia termasuk tinggi di dunia.

"Pemotongan pesangon dari 32 kali mungkin menjadi 25 kali, apa itu seperti menjadi kerugian buat pekerja? mungkin iya. Tapi, kita termasuk paling tinggi dalam pesangon dibandingkan negara lain. Oleh karena itu, kita cari jalan tengah untuk meringankan beban pengusaha," kata dia.

Pardede menilai keputusan untuk melakukan pemangkasan pemberian pesangon menjadi 25 kali juga dinilai masih menguntungkan bagi buruh. Mengingat pemerintah juga tetap berkomitmen untuk menyalurkan berbagai bantuan sosial bagi masyarakat, termasuk buruh yang terdampak pandemi Covid-19.

Bansos sekarang ini juga ada BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan untuk subsidi gaji, dan bansos lainnya yang akan terus dinaikkan untuk menjadi bantalan sosial. Sekalipun nanti orang tidak bekerja dan berkurang pesangonya masih ada bansos," jelas dia.

Sementara ujar Airlangga terkait peningkatan perlindungan kepada pekerja, RUU Cipta Kerja diklaim menjamin adanya kepastian dalam pemberian pesangon.

Nantinya pemerintah menerapkan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) dengan tidak mengurangi manfaat Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKm), Jaminan Hari Tua (JHT), dan Jaminan Pensiun (JP), serta tidak menambah beban iuran dari pekerja atau pengusaha.

“Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) merupakan bentuk perlindungan terhadap pekerja yang terkena PHK, dengan manfaat berupa cash-benefit, upskilling dan upgrading, serta akses ke pasar tenaga kerja, sehingga bisa mendapatkan pekerjaan baru atau bisa membuka usaha,” ujar Airlangga.

6. Sertifikasi Halal Gratis Buat UMKM

Airlangga juga mengklaim, UU Cipta Kerja akan sangat membantu pelaku usaha UMKM. Salah satunya adalah pengurusan sertifikasi halal yang ditanggung biayanya oleh pemerintah.

Airlangga mengatakan sertifikasi halal untuk UMKM akan digratiskan dalam UU Cipta Kerja. Hal ini dilakukan untuk mempercepat pengurusan dan kepastian dalam proses sertifikasi halal bagi usaha kecil.

"Terkait sertifikasi halal pemerintah menanggung biaya sertifikasi halal untuk usaha menengah dan kecil. Kami mau melakukan percepatan dan kepastian dalam proses sertifikasi halal," kata Airlangga.

Sertifikasi halal juga akan diperluas pengurusannya. Pemeriksa sertifikasi halal dapat dilakukan oleh organisasi masyarakat (ormas) Islam dan perguruan tinggi.

"Perluas lembaga pemeriksa halal yang dapat dilakukan ormas Islam dan perguruan tinggi negeri," jelas Airlangga.

Airlangga juga mengatakan bahwa UU Cipta Kerja memudahkan pendirian koperasi.

Kini koperasi bisa didirikan hanya dengan 9 orang anggota. Koperasi juga diberikan keleluasaan untuk melakukan prinsip usaha syariah.

7. Kemudahan dalam Izin bagi Pelaku UMKM

Ia juga mengatakan, manfaat yang dapat dirasakan setelah berlakunya UU Cipta Kerja antara lain pelaku UMKM berupa dukungan dalam bentuk kemudahan dan kepastian dalam proses perizinan melalui OSS (Online Single Submission).

Selain itu ucap Airlangga, ada kemudahan dalam mendaftarkan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI), kemudahan dalam mendirikan Perseroan Terbuka (PT) perseorangan, hingga kemudahan dengan persyaratan yang mudah dan juga biaya yang murah, sehingga ada kepastian legalitas bagi pelaku usaha UMKM.

8. Permudah Izin Bagi Kapal Nelayan

Pemerintah juga menjanjikan masyarakat yang keberadaan perkebunannya terlanjur masuk kawasan hutan akan dapat memiliki kepastian pemanfaatan atas keterlanjuran lahan.

Masyarakat disebut akan tetap dapat memanfaatkan hasil perkebunan dengan pengawasan dari pemerintah.

Tak hanya itu, ia juga menyebutkan bagi nelayan juga diatur penyederhanaan perizinan berusaha untuk kapal perikanan.

Kini perizinan hanya cukup satu pintu melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

Kementerian Perhubungan tetap memberikan dukungan melalui standar keselamatan.

9. Percepat Pembangunan Rumah MBR

RUU Cipta Kerja juga disebut akan mempercepat pembangunan rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), yang dikelola khusus oleh Badan Percepatan Penyelenggaraan Perumahan (BP3).

Airlangga mengatakan dalam UU ini pembangunan dan penyediaan rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) akan dikebut.

"Dari sisi perumahan, backlog perumahan masyarakat dalam UU ini akan dipercepat. Akan diperbanyak pembangunan rumah masyarakat berpenghasilan rendah," ujar Airlangga.

Dia mengatakan dalam UU Cipta Kerja pemerintah akan membentuk Badan Percepatan Penyelenggaraan Perumahan untuk mengebut penyediaan perumahan bagi masyarakat, khususnya rumah MBR.

"Dikelola oleh Badan Percepatan Penyelenggaraan Perumahan," kata Airlangga.

10. Penyediaan Lahan Lewat Bank Tanah

Pemerintah melalui UU ini juga akan membentuk bank tanah.

Nantinya, bank tanah akan mendistribusikan tanah untuk keperluan masyarakat.

"Bank tanah akan melakukan reformasi agraria. Redistribusi tanah kepada masyarakat," jelas Airlangga.

11. Jaminan Perlindungan Hukum

Menurut Airlangga, akan ada bidang kegiatan usaha yang lebih luas untuk dapat dimasuki investasi, dengan mengacu kepada bidang usaha yang diprioritaskan Pemerintah (Daftar Prioritas Investasi).

Bahkan pemerintah mengatakan, jaminan perlindungan hukum yang cukup kuat juga kini dimiliki pelaku usaha, dengan penerapan ultimum remedium yang berkaitan dengan sanksi.

Nantinya pelanggaran administrasi hanya dikenakan sanksi administrasi, sedangkan pelanggaran yang menimbulkan akibat K3L (Keselamatan, Keselamatan, Keamanan, dan Lingkungan) dikenakan sanksi pidana.

“Kami yakin ini akan dapat mendukung upaya kita bersama, untuk mendorong peningkatan kegiatan ekonomi dan investasi, sehingga akan dapat menciptakan lebih banyak lapangan pekerjaan bagi masyarakat, dan pada akhirnya akan mampu mendorong perekonomian nasional kita,” kata Airlangga.

Sebelumnya pemerintah bersama dengan Badan Legislasi DPR RI telah menyepakati substansi Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja.

Kesepakatan ini dicapai dalam Rapat Kerja Badan Legislasi DPR RI dengan Pemerintah untuk pengambilan keputusan terhadap Pembicaraan Tingkat I RUU Cipta Kerja, Sabtu (3/10/2020).

Selamatkan Maleo

Salah satu keragaman spesies hewan khas ekosistem Wallacea adalah burung maleo (Macrocephalon Maleo) sejenis burung gosong berurukuran sedang dengan panjang sekitar 55 cm dan merupakan satu satunya burung  di dalam genus tunggal Macrocephalon.

Burung maleo merupakan burung endemik Sulawesi. Habitat burung ini terdapat di beberapa tempat di Pulau Sulawesi. Diantaranya adalah Kepulauan Muna, Buton di SM Buton Utara, Konawe Utara Mandiodo, dan SM Tanjung Peropa, SM Tanjung Batikolo (Konawe Selatan). Tempat perkembangbiakannya berada di pinggir pantai berpasir tebal dan sebagian pegunungannya yang berbukit dan berlereng lereng dengan ditumbuhi pepohonan yang tidak terlalu lebat.

Pada saat ini kondisi habitat burung maleo telah banyak yang rusak, menyusutnya perkembangbiakan burung maleo hal ini dikarenakan habitat maleo diwilayah itu telah di alihfungsikan menjadi kawasan perkebunan dan pemukiman sehingga membuat burung tersebut terusik dan mencari tempat yang lebih aman, selain itu telur burung maleo banyak diburu masyarakat sehingga menghambat perkembangbiakan dari burung Maleo.

#KementerianLHK#

#DitjenKsdae#

#BksdaSultra#

#SaveMaleo#

Bayangan Biru, Hitam dan Putih

 

sepertinya hidup berusaha kuat

mengalir, berusaha tegar

bisa cinta yang jadi seribu alasan

mungkin ini pula rasaku

salah satu tepian pemikiranku

sewaktu-waktu bisa kupakai untuk bertahan

untuk tetap memaknai apa arti hidupku

untuk lengkapi cerita-cerita indah dan buruk

andai...kau

bisa hadir lebih cepat

dari bayangan biru, hitam dan putih

milikku ini

mungkin tak jadi banyak kebisuan

atas kesunyian hati

atau aku bisa lebih mengerti

apa yang kutulis saat itu, sekarang dan esok

tapi kuyakin atas garis tangan sendiri

ku tak boleh menentang untuk menjemputmu

maret,15,2005

'hening''

kota karang

Lampung/Wisnu

TRAGEDI TERBESAR SOEKARNO, BERJAYA DAN JATUH DALAM KESENYAPAN

 

 

Soekarno adalah warisan terbesar Abad XX.  Dia lahir, kemudian merintis jalan sebagai orang besar, hingga menuju kejatuhannya terjadi di abad tersebut. Sewindu terakhir periode kekuasaannya menjadi fase paling bergemuruh dalam sejarah Indonesia modern (1959-1967). Turbulensi politik begitu tinggi, salah satunya ditandai keluarnya Dekrit Presiden 5 Juli 1959.

Dengan terbitnya dekrit tersebut, kekuasaan Soekarno menjadi sangat besar, dan berpotensi menjadi otoriter. Namun dengan kekuasaannya yang besar, Soekarno seolah orang “kesepian” dalam dinamika politik saat itu. Praktis dia tidak memiliki kawan diskusi yang seimbang. Mengingat beberapa kawan berdebatnya sejak masa muda, seperti Hatta dan Sjahrir, berada di luar lingkaran kekuasaan.

Sjahrir bahkan dijebloskannya ke penjara, dengan alasan terkait partai yang dipimpinannya, Partai Sosialis Indonesia (PSI), dianggap terlibat dalam gerakan separatis PRRI/Permesta.  Sjahrir ditahan sejak Januari 1962, dan meninggal dalam status sebagai tahanan politik. Soekarno dengan kekuasaan yang masih tersisa, pada pertengahan April 1966 menetapkan Sjahrir sebagai Pahlawan Nasional yang berlaku surut sejak hari meninggalnya, 9 April 1966.

Perjalanan Sjahrir memang penuh ironi. Dia meninggal dalam status tahanan, dari sebuah negeri yang turut didirikannya.  Bersama Soekarno dan Hatta, Sjahrir bahu-membahu membangun negeri yang baru bebas dari penjajahan. Mengingat begitu besar peran mereka, ketiganya memperoleh sebutan “triumvirate” Bapak Bangsa, yang posisinya dalam sejarah tak mungkin tergantikan.

Bersimpang Jalan

Namun dalam perjalanan republik selanjutnya, berdasar alasan politik dan kekuasaan, ketiganya kemudian bersimpang jalan. Dimulai dengan Sjahrir, ketika terjadi Clash II pada akhir 1948, posisinya sudah di luar lingkaran elit pemerintahan.  Kemudian menyusul Hatta yang mundur sebagai wakil presiden pada pertengahan dekade 1950-an.

Setelah menjadi warga biasa, Hatta sempat menulis risalah “Demokrasi Kita” (1960), sebuah esai yang mengkritik keras sistem Demokrasi Terpimpinnya Soekarno.  Hatta antara lain mengatakan, “sejarah dunia memberi petunjuk, bahwa diktatur yang bergantung pada kewibawaan orang seorang tidak lama umurnya. Sebab itu pula sistem yang dilahirkan Soekarno itu tidak akan lebih panjang umurnya dari Soekarno sendiri.”

Dalam pandangan Hatta pula, golongan dan elite politik yang ada di sekitar Soekarno, datang dari berbagai aliran yang sejatinya saling bertentangan satu sama lain.  Ikatan di antara mereka hanya bergantung pada keberadaan figur Soekarno.  Mereka sekadar setuju saja pada apa yang menjadi kehendak Soekarno.

Tampaknya memang ada perbedaan “imajinasi” antara Hatta dan Soekarno soal keindonesiaan sehingga keduanya harus berpisah jalan. Soal konsep Demokrasi Terpimpin, hal itu tidak bisa dipisahkan dari hasrat Soekarno sejak masa muda tentang penyatuan tiga kekuatan politik “Nasakom” serta perlunya sebuah partai pelopor yang monolitik.

Soekarno tidak tertarik pada demokrasi model Barat yang multi-partai. Itu sebabnya Soekarno sempat melakukan eksperimen soal partai tunggal, yakni Partai Nasional Indonesia (PNI) pada 27 Agustus 1945. Namun usianya tidak sampai seminggu karena muncul kekhawatiran soal kemungkinan tumpang tindih antara PNI dan KNIP (Komite Nasional Indonesia Pusat).

Hari-hari pasca terbitnya Dekrit, Soekarno praktis tinggal sendiri di “menara gading” kekuasaan. Setidaknya ada dua tokoh yang masih secara intensif berhubungan dengan dirinya terkait kedinasan atau politik, yaitu Jenderal Nasution sebagai Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) dan Perdana Menteri Djuanda. Mengingat beberapa tokoh lainnya dengan berbagai alasan “dikarantina politik” oleh rezim Soekarno, seperti Natsir, Sjafruddin Prawiranegara, Mochtar Lubis, dan lain-lain.

Seberapa pun tingginya jabatan, kedua nama yang disebut terakhir, dalam aspek gagasan tidak dapat menggantikan posisi Sjahrir dan Hatta. Nasution dan Djuanda bukanlah teman diskusi yang setara bagi Soekarno. Djuanda adalah seorang proto teknokrat yang pernah ada sebelum munculnya nama-nama seperti Widjojo Nitisastro atau Ali Wardana.

Demikian dengan Nasution. Hubungan Soekarno dan Nasution semata-mata politis, masing-masing berkepentingan dalam menjaga kontinuitas kekuasaan. Beberapa kali usul Nasution pernah ditolak oleh Soekarno.  Salah satunya saat mencalonkan Mayjen TNI Gatot Soebroto sebagai KSAD untuk menggantikannya.

Sementara Djuanda, sejak masih berstatus mahasiswa “Technische Hoogeschool te Bandoeng” atau ITB sekarang, hingga menjadi menteri, dikenal sebagai figur a-politis. Sulit membayangkan terjadi perdebatan bermuatan ideologis antara Djuanda dan Soekarno. Apa yang ada dalam pikiran Djuanda, kurang lebih adalah “kerja, kerja dan kerja”.

 

Akhir Kisah Kekuasaan

Setelah kematian Djuanda, pada November 1963, posisi Djuanda digantikan oleh Soebandrio yang menjabat Menteri Luar Negeri.  Dibanding pendahulunya, Soebandrio lebih politis tapi dari segi gagasan tetap saja tidak dapat mengimbangi Soekarno. Soebandrio lebih memikirkan mengamankan kekuasaannya sendiri.

Situasi yang hampir mirip terjadi pada pengganti Nasution selaku KSAD, yakni Mayjen Ahmad Yani.  Dalam aspek gagasan, level Yani masih di bawah Nasution, mengingat Yani lebih sebagai tipikal perwira lapangan. Oleh sebab itu, Yani harus mencari ruang lain agar bisa masuk dalam lingkaran pertama Soekarno.

Mencari ruang kesesuaian antara Yani dan Soekarno tidaklah sulit.  Keduanya dikenal sebagai figur flamboyan, dan sangat menikmati kehidupan. Beda dengan Nasution, yang lebih puritan. Mungkinkah sebuah kebetulan, kesesuaian hubungan antara Soekarno dan Yani, meski dengan cara yang berbeda, menjadikan nasib mereka juga mirip, sirna dari panggung sejarah pasca Peristiwa 30 September 1965.

Demikian akhir kisah kekuasaan Soekarno, berada dalam kesenyapan, jauh dari teman-teman seperjuangannya dalam mencapai Indonesia Merdeka.  Praktis tidak ada lagi perdebatan dan adu gagasan tentang arah perjuangan bangsa diantara mereka.  Kekuasaan sudah menjadi monolitik, perbedaan dalam pandangan politik dianggap seteru politik.

Politik kekuasaan menjadi sebatas gelora dan gemuruh saling adu kekuatan dan pengumpulan massa.  Di titik inilah, perlahan kejayaan Soekarno sebagai pemimpin mulai meredup. Pasca Peristiwa 30 September 1965, Soekarno harus meninggalkan istana dengan segala atribut kebesaran, kenangan, dan koleksi benda-benda seni kesayangannya.

 

Eko Sulistyo

----------

Penulis adalah Sejarawan dan Deputi di Kantor Staf Presiden (2015-2019).

Siapa Rahwana ?

 

Dia adalah raja Alengkadireja yang lebih dikenal sebagai penguasa kegelapan. Semua hal buruk selalu dinisbatkan kepadanya. Bahkan semenjak lahir pun sudah dianggap sebagai anak haram, hasil hubungan yang tidak dikehendaki antara Resi Wisrawa dan Dewi Sukesi. Wajahnya tak terhitung jumlahnya, berserakan tak beraturan. Sama sekali tak nampak indah di mata orang kebanyakan. Kelakuannya pun bisa dibilang kurang ajar, yaitu menculik istri orang selama bertahun-tahun. Sungguh tak elok dan tidak sesuai dengan tata laku kesopanan secara umum.

Kredo yang sudah mendarah daging ini mungkin benar bahwa: Rahwana adalah Penjahat dan Rama adalah pahlawannya. Namun dalam urusan cinta, sekali lagi hanya sebatas dalam urusan cinta, kredo tersebut mungkin bisa diperdebatkan.

Sifat manusiawi

Pada dasarnya semua orang punya dua sisi (tidak ada yang sepenuhnya hitam, tidak ada yang sepenuhnya putih), coba sekarang kita melihat dari sisi Rahwana atau dari sisi orang lain yang kita tak bisa melihatnya.

apapun kata orang tentang dirinya dan kedua orangtuanya, Rahwana tidak pernah ambil pusing. Dia mengenal betul siapa ayah dan ibunya dan meyakini bahwa mereka telah dijebak oleh para dewa yang sering berlaku licik, sehingga tumbuhlah benih yang mewujud dirinya. Toh, walaupun dikenal sebagai penguasa kegelapan, Rahwana mampu membawa negeri peninggalan kakeknya, Prabu Sumali, menjadi negeri yang makmur, aman, dan sejahtera. Bahkan semenjak usia 15 tahun dia telah menguasai ilmu Sastrajendra Hayuningrat Pangruwating Diyu yang diwarisi dari sang ayah. Sebuah ilmu langka dan rahasia, konon hanya para dewa lah yang boleh tahu tentang ilmu tersebut. Dalam sebuah epik diceritakan, Rahwana hanya mencintai satu wanita, Dewi Setyawati namanya. Hingga kemudian sang dewi meninggal dan kemudian menitis ke dewi Sinta. Rasa di hati Rahwana selalu tersimpan utuh. Hingga akhirnya sang waktu mempertemukannya dengan Sinta, yang sayangnya sudah menjadi istri Rama, raja Ayodya, karena memenangi sayembara di kerajaan Mantili.

Melihat cinta sejatinya sudah menjadi milik orang lain, Rahwana tinggap punya dua pilihan:

1. merelakannya atau

2. merebutnya dari Prabu Rama Wijaya dengan taruhan apa pun, bahkan nyawa.

Dan, Rahwana memilih pilihan kedua.

Romansa Rahwana

Setelah berhasil menculik sinta dari tangan Rama Wijaya,

Rahwana tidak langsung menjamah atau menyekapnya, melainkan menempatkan Dewi Sinta di taman Argasoka. Konon taman Argasoka ini merupakan replika dari keindahan surga yang ada di kahyangan. Selama bertahun tahun Shinta dimuliakan di taman ini, tanpa dijamah sedikitpun apalagi disakiti oleh Rahwana.

Setiap hari, selama bertahun-tahun Rahwana datang untuk menyatakan cinta kepada Shinta secara sopan, setiap hari pula hatinya remuk redam mendengar penolakan Shinta.

Walaupun begitu tak sedikitpun sikap Rahwana berubah, cintanya terlalu tulus kepada istri penguasa negeri Ayodya tersebut. Dan walaupun tak henti-hentinya menolak tawaran Rahwana, diam-diam Shinta mengagumi kegigihan hati Rahwana sekaligus mempertanyakan sang suami yang tak kunjung menyelamatkannya.

Apa yg dilakukan oleh sang Dasamuka? Menunggu. Menunggu adalah cara terbaik agar sang dewi tak terluka hatinya, agar sang dewi mencintainya sepenuh hati. Suatu saat nanti, entah kapan.. ”pikir Rahwana

Padahal dia tahu benar bahwa titisan Dewi Setyawati itu terlahir begitu setia pada suaminya. Apa yang datang dari hati, pasti sampai ke hati ketulusannya dan ini pelan-pelan dirasakan oleh Sinta. Selama dirinya di Alengka, Rahwana berubah menjadi baik dan murah senyum sehingga mengubah suasana kerajaan menjadi baik pula dan penuh kedamaian, diam-diam Shinta mengagumi kegigihan hati Rahwana sekaligus mempertanyakan sang suami yang tak kunjung menyelamatkannya. Bertahun tahun lamanya… kenapa Rama tak kunjung juga menyelamatkannya? 

Apakah suaminya sudah tak mencintainya lagi?.

Duhai wanita terkasih, engkaulah satu-satunya wanita yang terpatri di tulang dan tercetak di jantung. Aku siap mati untukmu,” kata Rahwana penuh harap kepada Sinta. Kegetiran hati Shinta mencapai puncaknya tatkala dia hanya mampu menolak tawaran Rahwana. Sintapun menjawab, “Jujur. 

Aku sebenarnya juga mencintaimu. Kau selalu memperlakukanku dengan baik. Tapi.. aku juga tak mau menghianati cinta suamiku. Jika kamu mencintaiku, tolong relakanlah aku dan kembalikanlah aku kepada suamiku.”

Sejenak hening tanpa kata dan tanpa suara. Bahkan air matanya sempat menitik tatkala mendengar suara raungan yang menggelegar ke seantero Alengkadireja. Suara kekecewaan dan ungkapan cinta tak berbalas dari seorang raksasa yang penuh cinta.

Hati wanita mana yang tak luluh mendengar pengakuan jujur dari seorang lelaki yang begitu ksatria dalam mengungkapkan cintanya, tak ada malu ataupun merasa rendah. Shinta berusaha menutup telinganya, tapi percuma. Kata-kata Rahwana tersebut tidak meluncur ke telinganya, melainkan langsung menghujam ke jantungnya. Barangkali kini Shinta telah terjebak di wilayah yang sangat genting antara perasaan terdalamnya dan nilai-nilai moral serta kesetiaan yang mengikat dirinya sebagai wanita bersuami.

Kata-kata Sinta tadi ibarat mantra yang menyihir Rahwana. Sebab, selama hidupnya, hanya kata-kata itulah yang dinanti.

Baik, jika itu maumu, sebagai ksatria, aku akan berduel satu lawan satu dengan Rama. Jika dia bisa mengalahkanku, maka aku akan mengembalikanmu kepadanya,” tegas Rahwana.

Ketika Rama datang dengan balatentara wanara bersama hanoman, dengan gagah berani Rahwana menyambutnya. Dan berteriak sangat lantang:

“Aku mencintai Sinta, Rama! Aku akan melakukan apa pun untuknya. Aku benar-benar mencintainya, bkn sepertimu yang menikahinya hanha krn berhasil memenangkan sayembara. Semua perbuatanku yang kau sebut ‘mengacau’ sebenarnya adalah usahaku dalam rangka mendapatkan kembali Sinta.”

Dan akhirnya, lakon Rahwana sebagai penguasa kegelapan memang harus berakhir. Dengan bantuan dari pasukan kera Anoman dan penghianatan Gunawan Wibisana yang merupakan adik kandung Rahwana, Prabu Ramawijaya berhasil mengalahkan negeri Alengkadireja dalam peperangan brubuh.

Sang Dasamuka sendiri harus kembali kepada Sang Penciptanya dengan diantar oleh panah Guhywawijaya, senjata pamungkas milik Prabu Rama. Setelah akhirnya berhasil mengalahkan Rahwana dan membunuhnya.

Sinta yang cantik pun kembali jadi miliknya. Sinta senang bukan kepalang. Dia lari menghambur ke pelukan Rama. Namun, sambutan Rama justru mengagetkannya. Rama curiga, jangan-jangan Sinta telah dinodai Rahwana.

Berkali-kali Sinta menjelaskan bahwa dirinya masih suci. Rahwana tidak sekali pun pernah menyentuhnya. Tapi Rama tak juga percaya.

Hingga akhirnya, Sinta nekat membuktikan kesuciannya dengan menceburkan diri ke bara api. Karena dia masih suci, api tak bisa membunuhnya. Barulah setelah itu Rama baru mau menerimanya kembali.

Tinggal kemudian sukma Rahwana yang menangis sejadinya karena nestapa cinta. Kenapa takdir tidak memilihnya? Andai dia ikut perlombaan di Kerajaan Mantili, niscaya Sinta menjadi miliknya. Pasalnya, kesaktian Rama masih jauh di bawahnya. Kenapa pula Sinta memilih pria yang tidak mempercayainya 100 persen? 

Sementara bagi Rahwana, Sinta ternoda atau tidak, dia tetap akan mencintainya.

Rahajeng sandi kala dumogi Rahayu Jagad semesta

Menurut Masyarakat Hindu di Bali. Kita adalah jiwa jiwa yg sedang antri menunggu sesuatu yg pasti yaitu KEMATIAN.

Banyak org yg takut mati, tdk siap menyongsong kematian dan bersedih yg teramat dalam saat kematian datang pada orang yg dicintai.

Padahal takut ataupun tdk, siap atau tdk siap itu pasti akan datang pada setiap org. 

Lalu , bagaimana kita harus mempersiapkan diri menjelang kematian kita dan juga kematian orang2 yg kita sayangi, agar tdk lagi ada rasa takut mati dan kehilangan yg mendalam yg mana ini bukan sesuatu yg mudah untuk menerima kenyataan namun kepastian yg harus kita terima.??

Lepaskan keterikatan kita pada orang2, barang2, harta benda yg ada di diri kita. 

Krn kita tdk tahu kpn kematian akan datang pd kita.

Belajar melepas dan iklas. 

Apapun proses karma ini, kematian adalah pasti. Hanya waktu saja yg menentukan. 

Jadi klu kita punya waktu persiapkan diri kita dgn baik.

Ada yg mengajarkan untuk selalu menyebut nama Tuhan , krn kita paham kemana jiwa ini menuju, tergantung pada saat detik2 terakhir menjelang kematian. 

Saat jiwa kita sdh siap, kesadaran kita sdh siap dan selalu terhubung dgn kekuatan Tuhan dgn menyebut nama Tuhan, berdoa dan semua proses kita, maka ketika kematian itu datang kita sdh siap. Dan tdk cukup hanya dgn doa saja tp juga kebersihan hati.

Itu adalah proses persiapan kematian bagi diri kita sendri.

Lalu bagaimana menghadapi proses'kematian keluarga, orang tua , teman baik kita??

Tentu yg ditinggal akan mengalami shock  kesedihan yg teramat dalam sehingga batin mereka tdk damai.

Pdhal dlm proses ini kita berlatih mengolah rasa.

Berikan saat2 yg terakhir yaitu penghormatan kita pd org yg meninggal yaitu dgn proses ritual, doa dan sbgainya. 

Itu adalah penghormatsn dan menunjukan bhakti kita pd yg meninggal. Selain proses mempersiapkan setelah kematian, proses penguburan dan pengabenan jenazah dsb nya.

Sebagai keluarga, anak yg suputra kewajiban kita adalah mendoakan mereka agar Tuhan melapangkan jln sang jiwa menuju cahaya dan dimaafkan semua dosa2nya.

Dan dgn kriklasan dr sang anak dan keluarga proses perjalanan sang jiwa akan berjalan dgn baik. 

Dan doakan leluhur kita supaya leluhur kita mempunyai proses yg lbh baik dgn jiwanya .

Tdk lagi kita tarik2 untuk proses dunia ini dgn meminta pd leluhur untuk diberikan rejeki, perlindungan, kesehatan. 

Tanpa kita sadari itu justru memberatkan proses jiwa leluhur kita. 

Krn mereka pun sebenarnya juga sedsng antri menunggu proses reinkarnasi  untuk menyelesaikan hutang karma mereka dikehidupan yg dulu.

🙏🙏🙏

Dongeng di Siang Bolong.

 Di ceritakan dalam sebuah negara yang akan menjadi mercusuar dunia, muncul suatu kaum oposisi yang gak jelas munculnya, apa alasannya, disaat negara lain memberikan jempol, mereka didalam negeri itu mulai mengadakan deklarasi, tidak jelas juga deklarasinya untuk apa.

Pemimpin Deklarasi ini seorang mantan Jenderal, dan pengikut pengikutnya orang orang sakit hati karena tidak mendapatkan kedudukan di negeri itu.

Ceritanya bermula saat proyek sang Jenderal dihapus, proyek triliunan untuk pengadaan sistem persenjataan negeri itu, para pemberi danapun juga marah dan terkejut, para pemberi dana akhirnya bermain dua kaki, satu dipemerintah satu lagi membayar untuk deklarasi deklarasi gak jelas itu. 

Dalam pemerintah negeri itu juga terjadi konflik karena ada juga mantan Jendral tapi berprilaku sbg pemimpin negeri itu, haus akan harta dan kedudukan, jenderal ini juga ada dibalik deklarasi itu, agar kekuasaannya tetap terjaga.

Inilah negeri yang akan menjadi mercusuar dunia

Walaupun negeri ini tidak pernah ada karena ini hanya dongeng belaka.

#NarendraKiemas

MENTAL JAJAHAN

 

“Kau bisa menghapus seluruh generasi, kau bisa membumihanguskan rumah-rumah mereka, mereka masih akan menemukan jalan kembali. Tetapi jika kau menghancurkan sejarah mereka, memusnahkan capaian-capaian mereka, kau bisa melihat seolah-olah mereka semua tak pernah ada.” (Frank Strokes, The Monuments Men)

Banyak dari kita meyakini, sebelum orang-orang dari Atas Angin (India, Cina, Arab, Eropa) datang ke Nusantara, negeri ini tidak beradab alias tidak punya peradaban. Penghuninya dicitrakan sebagai ras-ras liar yang haus darah, bodoh, dan tunasusila. Ini misalnya bisa disimak pada kisah Ajisaka dan Dewatacengkar. Betapa Dewatacengkar, indigenous people tanah Jawa, diceritakan sedemikian buruk dan jahatnya. Dan untuk memberadabkan tanah Jawa, dibutuhkan seorang Ajisaka dari negeri seberang, agama dari negeri seberang, cara berpakaian dari negeri seberang, cara hidup dari negeri seberang.

Kita tak punya rujukan jelas tentang sejarah leluhur kuno tanah Nusantara. Kalaupun ada, itu sangat minim dan tercatat baru mulai pada abad ke-4 Masehi. Seolah-olah, sebelum 4 Masehi, bangsa Nusantara tak pernah ada. Ini diajarkan terus-menerus di sekolah-sekolah, membuat alam bawah-sadar anak-anak kita mengafirmasi bahwa mereka bangsa pupuk bawang, kalah tua dan beradab daripada Mesir, India, Yunani-Romawi, bahkan Arab. Konsekuensinya, kita sering kali minder ketika berhadapan dengan bangsa lain. Ini diperparah dengan kolonialisme-imperialisme selama 3,5 abad di mana bangsa pribumi ditempatkan sebagai kelas nomor tiga, bahkan empat, di tanahnya sendiri.

Kenapa itu bisa terjadi sementara di tanah ini terdapat peninggalan megalitik Gunung Padang yang diyakini usianya jauh lebih tua daripada Piramida Mesir? Jika memang sejarah kita dihancurkan, capaian-capaian leluhur kita dibasmi dari ingatan, siapakah yang melakukannya?

Ketoprak

Mirip seperti panganan pecal, ketoprak juga berkuah kacang. Bedanya, terletak pada bahan yang disajikan. Jika pecal mayoritas sayuran, lain halnya dengan ketoprak yang hanya menyajikan ketupat dan toge. Di beberapa pedagang, kadang ditambahkan soun, tahu, bahkan telur. Agar semakin sedap, tak lupa ditaburkan bawang goreng.

Meski mudah ditemui di Jakarta, nyatanya asal usul makanan ini masih dipertanyakan. Sebagian orang meyakini ketoprak menjadi salah satu makanan khas Betawi, suku mayoritas warga Jakarta. Namun ada juga yang menyebut makanan ketoprak berasal dari daerah Cirebon. Pendapat lain mengatakan, ketoprak justru berasal dari Jawa Tengah. Belum ada bukti pasti yang menegaskan bahwa satu di antara ketiga daerah itu menjadi asal lahirnya makanan ketoprak.

Selain asalnya yang masih misterius, hal unik lain dari makanan ketoprak adalah soal namanya. Banyak pendapat soal dari mana nama ketoprak muncul. Ada yang menyebut ketoprak merupakan singkatan dari ketupat toge dan digeprak.

Sebaliknya, bisik-bisik lain menyebut penamaan ketoprak bermula ketika seorang pria yang ingin makan. Kemudian, dengan bahan makanan yang ada saat itu seperti ketupat dan toge, dia coba meramu dengan menambahkan sejumlah bahan. Dia mengambil bawang putih, cabai rawit dan beberapa butir kacang, lalu digiling dengan ditambahkan sedikit air.

Ketupat dan toge itu kemudian dicampurkan ke dalam gilingan kacang yang menjadi kuah. Setelah dia sajikan di piring, pria itu belum mempunyai ide menamakan apa makanannya itu. Sambil terus berpikir, piring yang dipegang terjatuh dan bunyi 'ketuprak' Bunyi piring yang jatuh kemudian menginspirasinya memberikan nama untuk campuran ketupat, toge dan kuah kacang itu menjadi ketoprak. Lagi-lagi, belum ada yang memastikan benar tidaknya ragam pendapat itu.

Hal unik lainnya tentang ketoprak bukan hanya namanya. Melainkan jenis gerobak yang biasa dipakai pedagang. Gerobak pedagang ketoprak mempunyai model yang sama berbentuk seperti perahu. Tak sekadar gerobaknya yang sama, penggunaan dan penyusunan segala perkakas di atas gerobak juga sama. Salah satu yang pasti ada di gerobak ketoprak adalah panci stainless, kemudian penggorengan di bagian ujung gerobak, kaleng biskuit bekas untuk kerupuk dan cobek kayu.

Pastikan hal sepele ini tak banyak diperhatikan para pencinta ketoprak. Sebab kenikmatan ketoprak sudah terlalu mengacaukan konsentrasi kita.(apn) 

Seni Tenun Kain Tapis (Gadis Lampung)

 

Jika di Jawa, kita mengenal Batik, di Sumatra kita mengenal Ulos sementara di Flores kita mengenal tenun, maka di Lampung kita akan berkenalan dengan Kain Tapis. Kain Tapis sekarang sudah menjadi souvenir andalan dari Lampung. Dahulunya adalah pakaian wanita suku Lampung.

Kain Tapis ini terbuat dari tenun benang kapas dengan motif atau hiasan bahan sudi, benang perak atau benang emas dengan sistem sulam. Bahan yang digunakan adalah kain sanwos atau tenun, benang katun dan benang emas atau perak, pembidang.

Kain Tapis ini biasanya digunakan pada bagian pinggang ke bawah berbentuk sarung yang terbuat dari benang kapas dengan motif seperti motif alam, flora fauna yang disulam dengan benang emas dan berbentuk perak. Dalam perkembangannya, ternyata tidak semua suku Lampung menggunakan Tapis sebagai sarana perlengkapan hidup.

Di daerah lampung Utara Tapis ini dipakai oleh pengantin wanita dalam upacara perkawinan adat. Dan juga biasa dipakai oleh ibu-ibu pengiring pengantin. Kerajinan kain Tapis ini dibuat memakai alat tenun bukan mesin dengan ragam hias yang bermacam-macam.

Pembuatan Tapis ini sudah dikenal sejak ratusan tahun yang lalu dan cara pembuatannya sudah disampaikan secara turun-temurun dari generasi ke generasi. Untuk sebuah kain termasuk kain yang cukup berat karena banyak jalinan benang yang melintas di kainnya. Semakin padat pembuatan coraknya, maka harganya semakin mahal. Kain Tapis di Dekranasda rata-rata dimulai dari Rp. 1.000.000,-

Bila di Lampung kain Tapis ini bisa diperoleh di Dewan Kerajinan Nasional Provinsi Lampung (Dekranasda) di Jl. Juanda n0. 6B, Pahoman, Bandar Lampung, Telp 0721 – 269957. Kain tapis terlihat cantik dan menawan terutama karena variasi warna dan coraknya.

#Ully_milly.