Pamong Praja pada masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda dikenal sebagai Pangreh Praja (Inlands Bestuur atau Inlandsch Bestuur), yang merupakan kepanjangan tangan dari pemerintahan kolonial.
Mereka merupakan birokrasi pelaksana pemerintahan kolonial Belanda di daerah (birokrasi pada wilayah kekuasaan orang bumiputera) dan dapat pula merupakan kolaborasi antara pemerintahan pusat dengan pemerintahan bumiputera daerah setempat.
Sehingga Pangreh Praja ketika itu merupakan wajah lain dari pemerintahan kolonial. Tak heran jika konotasi negatif di kemudian hari melekat erat dalam diri Pangreh Praja.
Pada masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda, mereka merupakan bagian dari sistem pemerintahan, isinya merupakan orang-orang pribumi yang menjadi pegawai pemerintahan kolonial. Pada masanya mereka merupakan bagian penting berlangsungnya kekuasan pemerintahan kolonial.
Sebagai bagian dari kekuasan pemerintahan kolonial, praktis mereka juga berfungsi sebagai agen pemerintahan kolonial. Lazimnya selain melaksanakan fungsi-fungsi pemerintahan sipil pada era kolonial, mereka juga menjadi agen agitasi dan propaganda, dengan tujuan memperdaya rakyat. Demi menjaga eksistensi kekuasaan kolonial tentu.
Pasca Proklamasi Kemerdekaan, eksistensi dan fungsinya kemudian diubah sesuai dengan konteks yang berlaku saat itu. Namanya pun kemudian diubah menjadi Pamong Praja, dengan fungsi dan tujuan berbeda.
Eksistensi pemerintahan Republik saat itu memang membutuhkan orang-orang yang cakap dalam bidang pemerintahan, sementara sumber daya masih sangat terbatas. Maka pilihannya kemudian memberdayakan kembali tenaga-tenaga eks kolonial ini.
Selengkapnya baca pada laman matapadi.co dengan link: https://matapadi.co/pamong-praja-dan-polisi-pamong-praja/
No comments:
Post a Comment